Info Terkini

Pemerintah telah menetapkan lokasi Food Estate untuk meningkatkan ketahanan dan menambah stok pangan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi tersebut berada di Kabupaten Kapuas seluas 20-ribu ha dan Kabupaten Pulang Pisau seluas 10-ribu ha. "Presiden telah menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai ketua tim Food Estate bersama Menteri Pertanian dan Menteri PUPR," kata kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Dr. Husnain, Kamis kemarin (9/7) di lokasi Food Estate.

Menurut Husnain, total lokasi seluas 30-ribu merupakan tahap pertama di pada 2020. Berikutnya akan diperluas hingga 148.000 Ha. Lokasi Food Estate itu telah dikunjungi Presiden RI, Joko Widodo; Mentan Syahrul Yasin Limpo; Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono; dan Kepala KSP, Moeldoko, Kamis kemarin.

Menurut kepala Badan Litbang Pertanian, Dr. Fadjry Djufry, lahan rawa berpotensi untuk dikembangkan sebagai penopang pangan nasional ketika sawah non rawa mengalami kekeringan di musim kemarau. "Di saat sawah non rawa paceklik, sawah di lahan rawa siap ditanami sehingga mensubstitusi produksi pangan di musim kemarau," kata Fadjry.

Namun demikian, menurut Husnain, lahan rawa yang identik dengan lahan basah memiliki tantangan utama berupa pengelolaan tata air dan pengendalian pirit. "Sebagian tanah mengandung pirit di kedalaman bervariasi 40-80 cm yang bila terkespose udara bersifat racun karena sangat masam," kata Husnain.

Dengan demikian rancang bangun irigasi di lahan rawa perlu memperhatikan kedalaman pirit. Pada pirit yang dangkal saluran air dibuat sangat dangkal. Demikian juga pengolahan tanah tidak sama dengan lahan non rawa. "Pengolahan tanah harus seminimal mungkin. Tujuannya agar lapisan pirit tidak terekspose udara," kata Husnain.

Balitbangtan mendapat tugas mengawal Center of Excellent Food Estate yang akan dilakukan di 2 lokasi yaitu Desa Belanti Siam, Kab Pulang Pisau dan Desa Tamban Catur Kab Kapuas masing-masing seluas 1.000 Ha. Di lokasi Center of Excellent itu akan dikembangkan model ideal food estate yang sesuai kondisi petani dan peluang industri dengankonsep korporasi berupa cluster 1000 ha.

Balitbangtan akan memberikan sebuah model integrasi tanaman padi sawah, hortikultura, perkebunan, dan ternak serta membangun industri seperti RMU dengan target menghasilkan beras premium dan berbagai produk sampingan lainnya.

Kepala Balitbangtan Dr Fadjry Djufry telah menyusun tim untuk mengawal Food Estate di Kalteng. Tim yang diturunkan ke Kalteng pada kesempatan pertama adalah Ka BBSDLP Dr Husnain, Kapuslitbangbun Dr Syafaruddin, Ka BB Mektan Dr Agung Prabowo, Ka BBP2TP Dr Taufik Ratule, Ka Balittanah Dr Ladiyani R Widowati, Ka Balittra Dr Yiyi Sulaeman, Ka BPTP Kalteng Dr Syamsuddin, serta peneliti dari BB Padi, BB Pasca Panen dan PSEKP.

Di hari pertama kunjungan, Ka BBSDLP Dr Husnain, menjelaskan status dan rencana irigasi kepada Menteri Pertanian dan Eselon I Kementan lainnya. Di sana sawah irigasi baik yang direkomendasikan KemenPUPR seluas 10-ribu ha di Kab Kapuas dan 10-ribu ha di Pulang Pisau. Sisanya berupa irigasi sederhana yang dibangun masyarakat. “Lokasi Food Estate tahap pertama fokus pada area yang memiliki irigasi yang baik dan secara bertahap dilakukan rehabilitasi irigasi untuk digarap tahun berikutnya,” kata Husnain.*

 

Bogor, 29 Juni 2020. Indonesia menempati posisi sebagai chair pada organisasi internasional Global Reseach Alliance (GRA), sejak Oktober 2019 di Bali, pada gelaran GRA Conference yang berlangsung 6-7 Oktober 2020. Posisi chairman saat ini ada adalah Kepala Badan Litbang Pertanian, Dr. Fadjry Djufry. Terkait dengan posisi tersebut, Indonesia berencana melakukan hand over meeting yang direncanakan pada bulan Maret 2021.

Sekretaris Badan Litbang Pertanian, Dr. Haris Syahbuddin, DEA mengungkakan pentingnya peran Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian dalam posisi tersebut. GRA adalah sebuah organisasi yang mengurusi himpunan profesi saintifik dari berbagai negara di seluruh dunia.

“Kegiatan ini memiliki tantangan sendiri, dan Badan Litbang memiliki posisi strategis untuk mengambil peran dalam kegiatan ini,”  tandas Haris.

Organisasi GRA yang diresmikan pada Desember 2009, saat ini memiliki keanggotaan profesi dari 62 negara. GRA  juga bermitra dengan organisasi internasional dan regional utama yang bertanggung jawab untuk penyebaran pengetahuan kepada para pembuat kebijakan, komunitas sains dan para pemimpin pertanian.

Kegiatan GRA memiliki empat kelompok riset yakni peternakan (livestock), padi Sawah (pady rice), cropland, dan kelompok Integratif.

ACIAR Country Manager merencakan proses peralihan GRA Chair dari Indonesia ke Australia yang akan dilaksanakan pada Maret 2021. Disepakati oleh forum bahwa untuk pelaksanaan peralihan agar dilaksanakan secara virtual dengan mempertimbangkan travel band pada masa pandemic yang mungkin masih diterapkan pada Maret 2021.

Melalui Badan Litbang Pertanian sebagai Chair, Indonesia akan lebih aktif dalam mengisi kegiatan GRA. Terkait hal tersebut akan disiapkan proposal kegiatan untuk mendukung kegiatan GRA mengakomodir pelaksanaan koordinasi dan kegiatan pendampingan atas usulan proposal yang sudah diusulkan ke Belanda. Dari 3 topik  yang diusulkan, Belanda telah menyetujui 1 topik yakni integrated cropping di 1 lokasi.

Selain itu Indonesia akan menyiapkan materi terkait kegiatan GRA yang akan ditayangkan pada website GRA (https://globalresearchalliance.org/)

Hadir pada pertemuan yaitu Kepala Balittanah, Dr. Ladiyani Retno,  Prof. Fahmuddin Agus, Dr. IGM Subiksa, Kepala Bidang KSPHP dan Kasie Kerjasama BBSDLP, Dr. Bess Tiesnamurti, Dr. Sumaryanto (PSEKP), Dr. Setiari M., M. Ikhsan Asshidiqi (Puslitbangnak) dan hadir secara online Kepala Balingtan dan 4 orang peneliti, Dr. Bariot Hafif dan Dr. Joko Pitono. (SB, Juni/2020)

Bogor, 24 Juni 2020. Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan (BBSDLP) melaksanakan Webinar Bimbingan Teknis Pertanian di Lahan Pekarangan pada pukul 10.00-12.00 via Zoom dan live steraming Facebook serta Youtube. Webinar ini dimoderatori oleh Kasi Kerjasama BBSDLP, Saefoel Bachri, S.Kom, MMSI.

Anjuran pemerintah untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah di tengah pandemi Covid-19 idealnya dimanfaatkan masyarakat untuk bertani di pekarangan. Dengan bertani di halaman rumah kualitas hidup meningkat sekaligus pasokan pangan dapat dipenuhi sendiri. 

"Bila semua memanfaatkan sejengkal tanahnya, krisis pangan dapat dihindari dari rumah tangga," kata Kepala BBSDLP, Dr. Husnain, saat pembukaan webinar Bimbingan Teknis Pertanian di Lahan Pekarangan.

Kepala Badan Litbang Pertanian, Dr. Fadjry Djufry dalam kesempatan lain mengungkapkan bahwa potensi lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga perlu dibangkitkan, tidak hanya di masa pandemi karena sudah ada modelnya dari Kementerian Pertanian.

Menurut Husnain, pekarangan dapat dimanfaatkan untuk pertanian dengan teknologi yang paling sederhana, hidroponik, hingga smart technology seperti pemanfaatan energi surya. Bimbingan teknis itu mendapat respon baik dari masyarakat dengan indikator pendaftar yang membludak sebanyak 3 ribu orang. Mereka berasal dari instansi pemerintah, swasta, mahasiswa, bahkan anak sekolah.

Materi yang disampaikan oleh 3 narasumber, yaitu: (1) Pemanfaatan Pekarangan untuk Budidaya Sayuran dengan Hidroponik (Tri Nandar W, S.Si., M.Si); (2) Pemanfaatan Pekarangan untuk Budidaya Lele dengan Sistem Bioflok (Koko Kusuma S.); dan (3) Smart Irrigation 4.0 (Dr. Yiyi Sulaeman, SP., M.Sc).

 

Berikut video Webinar Bimbingan Teknis Pertanian di Lahan Pekarangan:

Indonesia berpeluang terhindar dari prediksi Food and Agriculture Organization (FAO) yang menyebut dunia global sedang menghadapi ancaman kekeringan global. Musababnya, informasi FAO merujuk pada data prediksi iklim global, sementara pada konteks lokal Indonesia kondisinya dapat berbeda. "Realitasnya hingga hari ini yang semestinya Indonesia telah mengalami kekekeringan, hujan masih sering turun," kata Kepala Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian (Balitklimat), Dr. Harmanto, pada Webinar Prediksi Iklim Pertanian Mengantisipasi Potensi Kekeringan, Kamis (18/6) pagi.

Menurut Harmanto, hasil analisis para peneliti Balitklimat yang bersumber dari data iklim empat lembaga iklim internasional dan nasional justeru menunjukkan wilayah Indonesia berada dalam kondisi musim kemarau basah pada Juni, Juli, Agustus, hingga September nanti. "Wilayah di atas khatulistiwa sifat hujan di atas normal, sementara di bawah khatulistiwa sifat hujan normal," kata Harmanto.

Kepala Balitbangtan, Kementan, Dr. Fadjry Djufry, mengatakan hujan yang turun di musim kemarau itu berkah bagi petani Indonesia di tengah pandemi korona. "Badan pangan dunia saja mengkhawatirkan krisis pangan, Indonesia memiliki modal dari alam yang harus dimanfaatkan. Tentu jangan lupa menabung air di saat hujan turun agar berkah itu dapat digunakan secara efektif dan efisien," tutur Fadjry.

Peneliti Balitklimat, Dr. Elza Surmaini, menguatkan modal alami Indonesia itu. Ia telah mendownscaling data iklim dari penyedia data iklim dunia dan BMKG kemudia menganalisis dengan super komputer bersama Institut Teknologi Bandung (ITB). Downscaling merupakan metode untuk memperoleh informasi iklim wilayah lokal hingga tingkat provinsi dan kabupaten dari sumber data iklim global yang kasar. "Prediksi kami hampir sebagian besar wilayah Indonesia masih mendapatkan hujan yang cukup untuk aktivitas pertanian," kata Elza.

Curah hujan di atas normal akan terjadi pada sebagian besar Kalimantan serta bagian utara dan tengah Sumatera, Sulawesi dan Papua. Sementara curah hujan normal akan terjadi di bagian selatan Sumatera dan Papua serta Jawa dan Bali.

Dengan kondisi itu, menurut Elza, Indonesia berpeluang menambah luas tanam di sawah irigasi dan tadah hujan di musim kemarau basah. Demikian pula pertanian hortikultura di lahan kering dapat terus menambah luas tanam. "Ini peluang yang harus dipahami para stakeholder pertanian dan petani sehingga jangan dilewatkan. Tentu petani tetap harus menerapkan sistem budidaya yang sehat," kata Elsa.

Kini prediksi kekeringan tersebut, menurut Elza, dapat diakses gratis di situs resmi Balitklimat sehingga semua pihak dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pertanian. "Informasi pada situs tersebut lebih spesifik untuk pertanian sehingga berbeda dengan informasi iklim umum. Balitklimat mentransformasi data iklim menjadi informasi iklim untuk pertanian," kata Elza.

Informasi itu penting karena dinamika iklim sangat bervariasi antar musim dan antar tahun. "Awal dan panjang musim kemarau serta sifatnya bervariasi," kata Elza.

Sementara perencanaan pertanian perlu menyesuaikan dengan kondisi iklim pada musim tanam yang akan datang untuk menekan risiko atau memanfaatan kondisi iklim optimal. "Penyesuaian praktik budidaya dengan kondisi iklim merupakan upaya dengan biaya paling murah," kata Elza.

Tentu informasi iklim tersebut harus bisa diakses 1-2 bulan sebelum musim tanam agar cukup waktu untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pertanian.

Webinar itu diikuti 894 peserta dari 2.200 pendaftar dari berbagai kalangan seperti ASN, dosen, swasta, dan mahasiswa. Sementara narasumber lainnya adalah Dr. Yayan Apriyana dan Dr. Aris Pramudia yang masing-masing menyampaikan tema Kalender Tanam Terpadu dan Pentingnya Petani Belajar Iklim.

Keduanya memberi informasi bahwa petani Indonesia sejak dulu telah mampu membaca iklim sehingga dapat bertani dengan baik untuk memberi makan penduduk Indonesia dengan populasi keempat terbesar dunia. "Dulu kita punya pranata mangsa yang berbeda-beda dan spesifik di setiap daerah," kata Aris. (Destika Cahyana)

 

Berikut video Webinar Prediksi Pertanian Mengantisipasi Potensi Kekeringan:

BBSDLP-Bertempat di ruang Agriculture War Room (AWR), dilaksanakan Penandatanganan komitmen bersama Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh seluruh Pejabat Struktural, Ketua Kelti Pemetaan, Ketua Kelti Sintesis Kebijakan, serta Petugas Teknis Informasi Publik yang disaksikan oleh kepala Badan Litbang Pertanian, Dr. Fadjry Djufry (16/06/2020).

Pada tahun 2019, Kementerian Pertanian memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Oleh sebab itu, di tahun ini, seluruh jajaran Kementerian Pertanian berkomitmen untuk memperbaiki kualitas layanan publik guna mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif.

Informasi merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, selain kebutuhan pokok untuk pengembangan diri dan sosial. Hal ini sesuai Undang-undang No 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan peningkatan kualitas layanan informasi publik ini, diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“ Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Keterbukaan Informasi Publik, sehingga akan menciptakan layanan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan” ujar Husnain, selaku kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. (LQ)