Bogor, 6 Maret 2020. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) melakukan kegiatan Public Hearing Standard Pelayanan Publik (SPP). Kegiatan ini dihadiri oleh 60 peserta yang terdiri instansi lingkup Kementerian Pertanian, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Bogor, serta para stakeholders, baik itu SMK, Universitas, maupun swasta.

Public hearing adalah salah satu cara yang dilakukan suatu instansi sebagai penyelenggara untuk mengetahui apa dan bagaimana tingkat pemahaman, respon, dan ekspektasi publik terhadap suatu kebijakan yang berlaku selama ini, serta yang direncanakan di masa mendatang.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BBSDLP, Dr. Husnain. Dr. Husnain dalam sambutannya menyampaikan peran penting layanan yang diberikan oleh BBSDLP. "BBSDLP bertugas memberikan layanan data dan informasi terkait sumberdaya lahan pertanian, layanan kerjasama penelitian, layanan konsultasi dan informasi, layanan kunjungan, layanan praktek kerja lapang (PKL), serta layanan perpustakaan. Kami memiliki banyak stakeholder dan pengguna informasi dalam bentuk data spasial antara lain peta tanah, peta kesesuaian lahan, peta ZAE, serta peta gambut " tegas Husnain.

Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho selaku narasumber menyampaikan peran lembaga Ombudsman. Ombudsman adalah lembaga negara yang bertugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, membangun jaringan kerja, dan melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Public hearing menjadi ajang yang sangat penting bagi BBSDLP, yakni untuk mengukur standard layanan sudah diterapkan dan mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya tingkat pemahaman, respon, dan ekspektasi publik terhadap suatu kebijakan dan layanan yang diberikan selama ini, serta yang direncanakan di masa mendatang. *Pada akhirnya public hearing dapat menjadi cara mendengarkan keluhan dan harapan masyarakat pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh sebuah instansi pemerintah (SB/LQ/IMS).