Bogor, 24 Januari 2018. Pemanfaatan lahan gambut di Indonesia berkembang semakin pesat, baik untuk fungsi budidaya maupun fungsi lindung. Namun, bencana kebakaran lahan gambut yang terjadi beberapa tahun terakhir sangat menyita perhatian dunia dan memerlukan solusi yang tepat dalam mengatasinya. Dalam rangka percepatan pemulihan kawasan gambut tersebut, secara khusus maka dibentuklah Badan Restorasi Gambut (BRG) berdasarkan Perpres 1/2016.

“BRG sebagai institusi baru tentu saja belum bisa bekerja sendiri, sehingga perlu adanya kerjasama dengan institusi lain khususnya BBSDLP dalam menjalankan fungsinya melakukan inventarisasi dan pemetaan lahan gambut,” ungkap Noviar.

Guna menghindari kesimpangsiuran data, terutama lokasi lahan gambut, BRG kemudian melakukan pertemuan untuk membangun kerjasama dengan BBSDLP. Rencana kerjasama BBSDLP dengan BRG ini terfokus pada kegiatan supervisi, terkait BBSDLP sebagai wali data lahan gambut di Indonesia perlu melakukan pengawalan dalam proses inventarisasi yang dilakukan oleh institusi lain.

Dalam paparan Noviar menyampaikan pelaksanaan inventarisasi Ekosistem Gambut dilakukan untuk memperoleh peningkatan ketelitian dan intensitas atau tingkat kedalaman data/informasi peta Ekosistem Gambut dengan menggunakan peta ruma bumi, peta interpretasi penginderaan jauh resolusi tinggi, dan hasil survei lapangan. Pada prinsipnya survei dilakukan dengan pengecekan terhadap 13 karakteristik yang disediakan untuk memperoleh data ekosistem gambut.

Target restorasi gambut hingga tahun 2020 adalah seluas 2.492.523 ha yang mencakup 104 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Sedangkan pada tahun 2018 sasaran kegiatan rencana restorasi mencakup 24 KHG yang tersebar di 5 Provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, dan Kalteng.

Sesi diskusi berlangsung menarik dimana seluruh peneliti yang hadir memberikan pertanyaan dan saran secara interaktif kepada pihak BRG. Pertanyaan umumnya mengarah pada keselarasan teknik survei dan cek lapangan serta kesepakatan mengenai pendelenasian KHG dari masing-masing instansi.

“Hasil dari pertemuan ini sementinya merupakan juknis yang berisi metodologi yang benar-benar sudah fixed, ke-13 parameter harus dilengkapi baik dari aspek tanah maupun lingkungan, kemudian teknis supervisi yang dilakukan oleh BBSDLP sebaiknya adalah teknik pemetaan di lapangan maupun teknis pembuatan petanya,” ungkap Dr. Erna Suryani salah satu peneliti BBSDLP.

Rencana tindak lanjut dari pertemuan ini adalah penyelesaian Kerangka Acuan Kerja (KAK) inventarisasi dan supervisi pemetaan lahan gambut oleh Tim BBSDLP, yang diharapkan dapat digunakan langsung pada tahun 2018, sehingga inventarisasi dan restorasi gambut dapat berjalan selaras dan sesuai dengan taget waktu penyelesaian. (NK)