Padang, 23 Februari 2018. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) kembali melakukan sosialisasi dan ekspose produk unggulan peta sumberdaya lahan pertanian kepada dinas-dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2017, BBSDLP telah menyelesaikan pemetaan skala detail untuk seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Informasi geospasial pertanian tematik yang dihasilkan menjadi salah satu produk unggulan Balitbangtan.

Serah terima peta tanah, peta kesesuaian lahan, dan rekomendasi pengelolan lahan dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat. Penyerahan dilaksanakan oleh Kepala BBSDLP, Prof. Dr. Dedi Nursyamsi kepada perwakilan dari 19 Dinas Pertanian kabupaten dan kota. Paket data berupa atlas peta dan CD yang berisi data digital hasil pemetaan turut diserahkan.

Apresiasi dan sambutan baik dari berbagai pihak terhadap kehadiran peta tersebut. “Peta sumberdaya lahan ini sangat berguna untuk kita merencanakan pengembangan pertanian ke depan, mudah-mudahan dengan adanya peta ini maka rencana kegiatan akan lebih terarah,” ungkap Dr. Ir. Chandra Indrawanto, MSc, Kepala BPTP Sumatera Barat.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena jika dikaitkan dengan program kedepan dengan target tercapainya peningkatan produksi akan sangat membutuhkan dukungan data sumberdaya lahan. Informasi rekomendasi untuk pengelolaan lahan sangat minim untuk perlakuan di lapangan, harus ada kaji terap di lapangan dari info peta yang sudah di terima masing-masing dinas,” kata Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan peta sumberdaya lahan ini didasari oleh terbentuknya peta tanah, sehingga dapat diturunkan menjadi peta tematik lainnya berdasarkan data yang ada. Dengan keterbatasan lahan yang ada maka perlu disiasati dengan optimalisasi lahan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari data-data sumberdaya lahan yang telah dihasilkan.

Dalam paparannya, Dedi menyampaikan bahwa data sumberdaya lahan sangat dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan lahan untuk pertanian. Informasi ini juga dapat digunakan untuk memperkuat implementasi UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pembuatan RTRW Provinsi maupun Kabupaten/Kota. “Pengelolaan lahan tanpa data sumberdaya lahan diibaratkan seperti orang buta yang berjalan di kegelapan malam, artinya tidak ada petunjuk. Jadi data ini bisa dijadikan petunjuk, salah satunya untuk mendongkrak produksi dan produktivitas tanaman dengan bantuan paket buku yang telah diserahkan,” ungkap Dedi.

Sosialisasi mengenai tatacara membaca peta tanah, peta kesesuaian lahan, dan rekomendasi pengelolaan lahan juga disampaikan pada acara ini oleh Dr. Erna Suryani dan Ir. Anny Mulyani, peneliti BBSDLP. Pelatihan ini mendapatkan sambutan baik dari perwakilan yang hadir, diharapkan dalam prakteknya di lapangan dapat diimplementasikan sesuai dan tepat. (NK)