Jakarta (21/03/2018). Penyusunan rencana pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis spasial. Informasi geospasial ini digunakan sebagai salah satu alat dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan keruangan. Isu strategis ini perlu dicermati terkait dengan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) skala 1:50.000. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial 2018, di Jakarta.

Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin mengatakan, Rakornas ini merupakan puncak acara yang sudah dimulai bersama dengan seringkaian rapat pendahuluan, untuk rencana aksi penyelenggaraan informasi geospasial nasional yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah pusat maupun daerah.

“Saya berharap Rakornas ini menghasilkan kesepakatan untuk penyelenggaraan IG di Indonesia oleh para pemangku kepentingan untuk mensukseskan prioritas pembangunan dengan pendekatan tematik, holistik, integrative, dan spasial (THIS),” ungkap Hasanuddin.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Perekonomian mengemukakan bahwa tim PKSP mengupayakan penyelesaian percepatan integrasi 85 peta tematik dengan satu peta dasar di bulan Agustus 2018, satu tahun lebih cepat dibandingkan waktu yang telah ditargetkan pada Perpres No. 9 Tahun 2016.

“Kebijakan Satu Peta sebagai upaya perwujudan peta dengan satu referensi dan satu standar, hasil ini dapat dijadikan sebagai acuan bersama dalam penyusunan berbagai kebijakan. Pada bulan Agustus 2018 direncanakan peresmian Geoportal Kebijakan Satu Peta oleh Bapak Presiden RI,” ungkap Darmin Nasution.

Perencanaan Tata Ruang yang lebih detil perlu dipercepat penyelesaiannya sehingga dapat mendukung pemberian izin pemanfaatan kawasan yang akurat dan akuntabel. Produk Satu Peta ini juga dapat memberikan kemudahan bukan hanya untuk Pemerintah tetapi untuk berusaha/berinvestasi, kebijakan pemerataan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah serta diharapkan mendukung perekonomian digital.

Paparan hasil masing-masing Pokja kemudian disampaikan dalam sidang Pleno. Progres pencapaian Peta Tematik hingga bulan Maret 2018 disampaikan oleh Kepala Bidang PPIT BIG, Dalam paparannya disampaikan hasil capaian Kementerian Pertanian yang dalam hal ini adalah BBSDLP berupa Peta Gambut skala 1:50.000 dan Peta Tanah Semi Detil skala 1:50.000 yang seluruhnya telah terintegrasi dan terstandarisasi pada tahun 2016 dan 2017.

Sebagai rencana aksi pada tahun 2018, BBSDLP harus memenuhi target 25 Peta Gambut skala 1:50.000 untuk lokus Papua, dan 182 Peta Tanah Semi Detil skala 1:50.000 untuk lokus Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Sesi sidang Pleno diakhiri dengan penyerahan hasil Rakornas dari Kepala BIG kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas. (NK)