Yogyakarta, 5-7 September 2018. Laporan keuangan merupakan salah satu indikator yang menentukan dalam penilaian kinerja pemerintah. Pada TA 2017, Kementerian Pertanian mendapat penilaian laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian tersebut diperoleh berkat dukungan satker-satker lingkup Kementan dan harus terus dipertahankan.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan Triwulan III, Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) menyelenggarakan Konsolidasi dan Sikronisasi data keuangan, yang diikuti 38 orang pengelola keuangan (petugas SAI, pengelola BMN, Bendahara, dan PUMK). Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan tentang peraturan keuangan dan meningkatkan kerjasama antar pengelola keuangan.

Sasaran utama kegiatan adalah penyempurnaan CALK (catatan atas laporan keuangan) yang selama ini masih dinilai belum maksimal karena data yang disampaikan tidak dilengkapi dengan penjelasan maupun justifikasi. Belum sepenuhnya memenuhi kaidah keuangan seperti : mudah dipahami, prevent misleading information, informasi relevant dan reliable, dan pengungkapan menyeluruh  (full disclosure).

Kegiatan Konsolidasi dan sinkronisasi data keuangan dibuka oleh Kepala BBSDLP, yang diwakili oleh  Dra. Siti Nurjayanti, MSc. Kepala Bagian Tata Usaha BBSDLP.   Nurjayanti mengingatkan bahwa "Laporan keuangan sudah ada aturan bakunya, pengelola keuangan harus mematuhi. Yang diperlukan adalah kecermatan dan penjelasan selengkap-lengkapnya dalam membuat laporan" imbuhnya. Laporan keuangan harus "bunyi". Lebih jauh disampaikan bahwa "pengelola keuangan harus bekerja dengan cermat, disiplin, responsive, dan punya sense of urgency".

Tiga topik utama yang dibahas dalam Konsolidasi dan sinkronisasi data keuangan meliputi pembuatan CALK, rekonsiliasi data BMN, dan penghapusan BMN. Pembahasan juga mencakup aplikasi-aplikasi keuangan yang terkait.

Hasto Satrio Prafitriaji, narasumber dari Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menyampaikan tentang  sinkronisasi data Barang Milik Negara (BMN) dan penghapusan BMN. Data BMN harus direkonsiliasi sesuai prosedur Kementerian Keuangan (cara, waktu, dokumen, ADK, aplikasi, dll). BMN merupakan kekayaan negara sehingga harus dikelola dengan baik. Hasto menekankan   "jika ada perubahan data BMN, harus direkon ulang dengan KPKN". Selain itu "satker wajib melakukan rekonsiliasi BMN setiap 6 bulan sekali dengan menyertakan penyusutan" tambahnya.

Untuk perbaikan laporan keuangan lingkup BBSDLP, Aris Dwi Saputra SE, Kasubbag Keuangan  menyampaikan materi tentang cara membuat laporan keuangan  yang benar dan lengkap. Dalam hal tertib administrasi keuangan dan mencegah temuan berulang, Drs. Mujiono, PPK BBSDLP mengingatkan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan Menteri Keuangan, tertib dalam membuat pembukuan, dan kompilasi laporan kegiatan. Untuk meningkatkan kerjasama tim SDM keuangan, Risma Kusumanendra dari Cistal Indonesia Manajemen,  menyampaikan teknik-teknik membangun keharmonisan tim dengan 'positive mindset'.

Para peserta berpartisipasi aktif dan merasakan adanya  'upgrading' pengetahuan dengan adanya kegiatan ini dan bertekad untuk berkontribusi maksimal dalam mempertahankan status laporan keuangan selalu WTP. (NJ/Aris)