Bogor, bertempat di Auditorium Ismunadji, Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertania,  Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi mengadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik pada tanggal 27-28 Februari 2020. Kegiatan ini diikuti oleh 46 Uk/UPT di baerah Jabodetabek dan banten.

Acara ini dibuka oleh Kepala Bagian Humas Dan Informasi Publik, dijelaskan dalam sambutanya bahwa kegiatan bimtek ini merupakan kegiatan pertama ditahun 2020. Rencananya, akan diadakan bimtek rutin kepada Pengelola Pelayanan Informasi Publik UK/UPT, untuk memperbaiki kwalitas keterbukaan pelayanan informasi.

Materi yang diterima peserta bimbingan teknis antara lain, AWR : Inovasi Pelayanan Informasi Publik Mendukung Pertanian Maju Mandiri Dan Modern yang dipaparkan oleh Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si. dalam pemaparanya, I Ketut menyampaikan, bahwa program 100 hari Menteri Pertanian saat ini adalah menuju satu data pertanian. Untuk itu Kementerian Pertanian berbenah untuk memberekan data pertanian, agar menjadi single data.

Inovasi teknologi yang saat diusung kementan adalah Agriculture War Room, disini semua data pertanian, mulai dari informasi luas panen, jumlah produksi gabah, estimasi pemupukan, peternakan, dll, ada disini. walau data ini bisa diakses oleh umum, namun demi keamanan data penting, tidak semua data bisa ditampilkan.

“ di AWR ini ada sebagian data yang tidak bisa di acces. Seperti data gambut misalnya, karena ini merupakan data sensitif, sehinggan tidak di informasikan untuk publik” jelas I ketut.

Materi yang kedua disampaikan Oleh Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Tya Tirta Sari. Dalam kesempatan kali tya memaparkan, apa saja yang termasuk informasi publik dan apa saja informasi yang dikecualikan.

materi terakhir dipaparkan Oleh Kepala Biro Humas Dan Informasi Publik, Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr., Ph.D. dalam materi ini, kuntoro menjelaskan apa saja informasi dari kementerian pertanian yang harus di sampaikan kepada publik. Dalam kesempatan ini pula, Kuntoro menjelas bahwa setelah 8 tahun, akhirnya kementerian pertanian mendapat klaster tertinggi dalam penganugrahan keterbukaab informasi publik, dan ini patut dibanggakan.

“ merebut lebih mudah daripada mempertahankan, untuk itu mari kita tingkatkan inovasi pelayan kita” kata Kuntoro.

Dengan adanya Bimbingan Teknis Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan keterbukaan informasi publik akan lebih baik lagi, sehingga menjadikan Kementerian Pertanian sebagai lembaga yang informatif.