LHKPN dan LHKASN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.

LHKPN memiliki dasar hukum sehingga penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN mereka. Pertama adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dasar hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara.

Bukti Laporan LHKPN Kami

LHKPN 2020

LHKPN 2018

LHKPN 2017

PPSPM 2019

PPK 2019

Copyright © 2017 Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian. All Rights Reserved.
Jl. Tentara Pelajar No. 12, Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu - Bogor 16114
Telpon: 0251-8323011, 8323012 Fax: 0251-8311256 Email: sekretariatbbsdlp@yahoo.com atau bbsdlp@litbang.pertanian.go.id