Kebutuhan lahan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan, sementara peningkatan produksi terancam dengan adanya konversi lahan pertanian insentif terutama di Pulau Jawa dan kota besar lainnya. Kajian lebih detail alih fungsi lahan perlu dilakukan untuk melihat kebutuhan dan tata kelola lahan ke depan, baik di lahan mineral maupun rawa termasuk gambut. Kebutuhan lahan pertanian ke depan tidak dapat terpenuhi hanya dari lahan  mineral, tetapi juga di lahan gambut, sehingga diperlukan arah dan strategi pengelolaan lahan gambut terdegradasi. Dukungan perpupukan untuk pengembangan pertanian masa depan perlu dipikirkan keberlanjutannya. Untuk itu BBSDLP mempunyai satu kegiatan Sintesis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Lahan untuk Mendukung Pembangunan Pertanian, yang utamanya membahas isu dan permasalahan khusus terkini, sehingga setiap tahun topiknya berubah sesuai kebutuhan. Untuk tahun 2015, kegiatan ini bertujuan untuk: (1) melakukan analisis data laju konversi pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo, (2) mengkaji dan menelaah isu dan permasalahan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan sumber daya lahan dan perpupukan dalam bentuk makalah kebijakan, (3) menganalisis manfaat dan dampak hasil penelitian sumber daya lahan pertanian. Hasilnya menunjukkan bahwa sejalan dengan penambahan jumlah penduduk di suatu wilayah, maka alih fungsi lahan sulit dihindari dan terus berlanjut, terutama pada kabupaten yang dominan lahannya adalah lahan sawah. Semakin padat penduduk, laju alih fungsi lahan semakin besar, hal ini terjadi di kota-kota besar dan kabupaten penyangganya seperti Kota Mataram sebagai ibukota provinsi dan Kabupaten Lombok Tengah dimana terdapat bandar udara baru, sehingga alih fungsi lahan cukup pesat selain untuk bandara sendiri, tapi juga untuk pemukiman, hotel, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Meskipun UU No. 41 Tahun 2009 serta 4 PP turunannya telah tersedia, namun implementasinya di lapangan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tercermin dari belum ditetapkannya LP2B di dalam Perda atau RTRW kabupaten, sehingga alih fungsi lahan tetap berjalan. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat, insentif, dan disinsentif bagi yang mempertahankan sawahnya belum bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu sosialisasi dan advokasi yang lebih menarik bagi masyarakat yang dapat menimbulkan kesadaran bersama untuk mempertahankan sawahnya. Untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman para peneliti utama lingkup Balittra dalam penyusunan makalah kebijakan (policy paper), telah dilakukan pelatihan singkat terkait dengan strategi dan tata cara menyusun makalah kebijakan, yang disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Namun, disadari bahwa tidak semua peneliti utama dapat menyusun naskah tersebut, sehingga perlu terus dilakukan pembinaan secara lebih intensif. Dalam 10 tahun terakhir BBSDLP telah menghasilkan sekitar 272 output penelitian dalam bentuk teknologi produk, kits, peta, rekomendasi teknologi, policy paper bahan kebijakan, dan karya tulis ilmiah. Sebagian diantaranya dari output tersebut telah mendapat pengesahan HaKI dari Kemenkumham. Output penelitian tersebut di atas sebagian besar sudah dimanfaatkan oleh pengguna, yang selanjutnya sedang diverifikasi untuk mengetahui seberapa manfaat dan dampaknya terhadap indeks efisiensi ekonomi secara nasional.

Peneliti : Ir. Anny Mulyani, MS