Riset 2016

Category: Riset 2016

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pertanian dengan target swasembada pangan dan kelestarian lingkungan, Kementerian Pertanian berusaha mempelajari berbagai kemungkinan peningkatan produksi, termasuk di antaranya adalah pengembangan pertanian pada lahan bekas tambang, terutama tambang rakyat. Kegiatan tersebut selaras dengan amanat cita ke 7 dari NAWACITA, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Sesuai dengan amanat tersebut maka Badan Litbang Pertanian akan melakukan serangkaian kegiatan Demfarm penelitian dan pengkajian pada lahan bekas tambang (rakyat) di beberapa propinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk Block Program dalam suatuKonsorsium Penelitian dan Pengkajian Pengelolaan Lahan Bekas Tambang Terlantar  yang dikoordinasikan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.  Secara khusus pada survey sosial ekonomi ini, akan dianalisis secara komprehensif berbagai aspek sosial ekonomi terkait kondisi eksisting dan prospek pengembangan pertanian pada lahan bekas tambang, terutama tambang rakyat.

Data dan informasi terkait dengan luasan, lokasi dan khususnya aspek sosial ekonomi lahan terlantar bekas tambang sangat terbatas. Belum ada data dan informasi yang cukup detil dan komprehensif khususnya kondisi sebenarnya lahan terlantar bekas tambang tersebut beserta aspek sosial ekonomi yang terdapat didalamnya. Adapun kegiatan rehabilitasi, reklamasi dan pengembangan lahan bekas tambang menyangkut berbagai sektor pembangunan maupun aspek teknis dan sosial ekonomi serta kebijakan yang memerlukan keterlibatan berbagai disilplin ilmu. Oleh sebab itu, penelitian dan pengkajian lahan bekas tambang  harus melibatkan berbagai Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta didukung oleh kolaborasi dengan instansi terkait. Secara khusus, bagian kajian ini akan menganalisis terkait berbagai aspek sosial ekonomi baik kondisi eksisting maupun prospek kedepan terkait reklamasi lahan dan pengembangan pertanian pada lahan bekas tambang.

                             Sampai dengan akhir bulan Desember 2016, pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan lahan bekas tambang sudah dilaksanakan di 15 Kabupaten (Kabupaten Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Katingan, Tapin, Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Selatan, Muara Enim, Lebak dan Buru), serta tiga lokasi Demplot, yaitu : (1). Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, (2). Kecamatan Tenggarong Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, (3). Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.

                             Sebagian besar lahan bekas tambang di semua lokasi (kecuali Kabupaten Lebak), Banten merupakan lahan yang sudah mengalami kerusakan dan terdegradasi sangat berat baik sifat fisik, kimia maupun bilologi.  Sifat fisik terutama struktur tanah hancur (lepas atau masiv), tekstur menjadi kasar.  Hampir semua sifat-sifat kimia tanah yang dianalisis dan merupakan sumber hara tanaman tergolong sangat rendah. Sangat rendah unsur hara ini sangat kurang dapat menunjang pertumbuhan tanaman secara optimal.

                             Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian lahan, lahan-lahan bekas tambang di 5 provinsi (Babel, Kalsel, Kaltim, Sumsel dan banten) sebagian besar tergolong Kelas Tidak Sesuai Saat Ini (Kelas N1), tergolong Sesuai Marjinal (S3) dann tergolong tidak sesuai (Kelas N2).  Untuk kelas N1  masih bisa diupayakan untuk budidaya pertanian namun dengan investasi yang tinggi.  Untuk memperbaiki lahan-lahan yang telah rusak tersebut diperlukan upaya reklamasi dan rehabilitasi lahan yang cukup berat, baik untuk pemulihan sifat kimia maupun sifat fisik.

                             Lahan-lahan bekas tambang di Pulau Buru, sebagian mengalami kerusakan karena proses penggalian.  Lahan yang tersisa merupakan lahan berbatu, atau bertanah sangat dangkal. Di bagian lembah tanah tergolong berpasir dan berkerikil, banyak terkontaminasi logam berat air raksa (Hg).  Lahan di lokasi ini semuanya tergolong tidak sesuai (kelas N2).  Namun sumber-sumber air yang berasal dari mata air dan sungai dari Gunung Botak, semuanya tidak terdeteksi adanya kandungan logam berat (PB, Cd dah Hg). 

                             Lahan-lahan bekas tambang di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sebagian besar mengalami kerusakan karena proses penambahan.  Lahan yang tersisa berupa pasir kluarsa.  Di bagian lembah tanah tergolong berpasir dan berkerikil, banyak terkontaminasi logam berat air raksa (Hg).  Lahan di lokasi ini semuanya tergolong tidak sesuai (kelas N2). 

                             Lahan-lahan bekas tambang di Kabupaten Lebak, karena cara penambangannya melalui lubang/terowongan, sehingga tidak mengganggu vegetasi yang ada di atasnya. Sebagian lahan ini masih dapat diusahakan untuk tanaman pangan, tanaman tahunan maupun hijauan pakan ternak.

                             Kajian survei sosial ekonomi bertujuan untuk menganalisis aspek sosial ekonomi dalam reklamasi lahan bekas tambang, sehingga diharapkan diperoleh rekomendasi kebijakan yang tepat dalam memanfaatkan potensi lahan bekas tambang tersebut dikaitkan dengan pembangunan pertanian.  Secara spesifik kajian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi dan menganalisis potensi dan status lahan bekas tambang yang direklamasi untuk pengembangan pertanian; (2)  Menganalisis berbagai respon dan persepsi masyarakat terkait reklamasi lahan bekas  pertambangan dan minat pemanfaatannya untuk pembangunan pertanian; (3)  Menganalisis berbagai permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat dan prospek pengembangannya dalam pemanfaatan lahan reklamasi bekas tambang untuk pembangunan pertanian; (4) Menganalisis berbagai peraturan dan kebijakan dalam mendukung pemanfaatan lahan reklamasi bekas tambang untuk pembangunan pertanian; (5) Menganalisis perkiraan dampak ekonomi pemanfaatan lahan reklamasi bekas tambang untuk pembangunan pertanian;  dan (6)  Merumuskan alternatif saran kebijakan pengembangan pertanian di lahan reklamasi bekas tambang.

                             Di Provinsi Bangka Belitung, areal IUP timah (data tahun 2012) luasannya hingga 473,99 ribu ha. Adapun lahan bekas tambang yang sudah direklamasi dan memungkinkan untuk dimanfaatkan lebih lanjut untuk komoditas tanaman pangan secara resmi baru sekitar 7.000 hektar. Sementara di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 1.624.034 ha lahan konsesi operasi produksi batubara, dimana seluas 103.072 ha merupakan lahan terganggu dan 41.541 ha luas lahan reklamasi serta 37.950 ha lahan yang sudah revegetasi. Adapun di Kepulauan Riau, khususnya di Bintan terdapat sejumlah perusahaan penambangan bauksit dengan total areal yang dikuasai pemegang IUP seluas 34.993 Ha.

                             Berbagai peraturan terkait pertambangan telah dikeluarkan pemerintah misalnya Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang ditindaklanjuti oleh PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya, dalam hal pertambangan juga telah diatur melalui peraturan bahwa lahan yang telah ditambang, diharuskan dilakukan kegiatan reklamasi lahan. Hal ini sebagaimana diatur pada PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.  Sementara itu, pemberian ijin pertambangan (IUP) sebelum munculnya UU 23/2014 yang terdapat di suatu Kabupaten berada di tangan Bupati yaitu melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten, sedangkan yang lintas Kabupaten di suatu provinsi berada pada tangan Gubernur yaitu melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi. Sementara ijin pertambangan lintas provinsi berada di pusat yaitu di Kementerian ESDM. Pasca berlakunya UU 23/2014, maka IUP di daerah berada pada tangan Gubernur yaitu melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi. Sementara ijin pertambangan lintas provinsi berada di pusat yaitu di Kementerian ESDM. Dalam hal pemberian ijin (IUP) yang berada di lahan kehutanan yaitu pada hutan produksi masih diperbolehkan, dengan bersifat ijin pinjam pakai dengan persetujuan pemberian izin pinjam pakai dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

                             Adapun beberapa desa yang teridentifikasi memiliki lahan bekas tambang baik telah dimanfaatkan maupun potensial dimanfaatkan untuk pertanian ke depan antara lain di:  (a) Di Desa Matras, Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka seluas 6 hektar yang sudah ditanami padi telah 2 tahun berjalan, (b) Di Desa Benteng, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, banyak masyarakat keturunan Tionghoa memanfaatkan LBT untuk tanam sayuran dengan perlakuan pemberian top soil dan pupuk organik dengan rataan penguasaan antara 0,5 – 1 hektar per petani, dan jumlah petani sekitar 60 petani yang terhimpun dalam 4 kelompok tani, (c) Di Desa Bukit Kijang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka, yang merupakan lahan bekas tambang dari APL yang berasal dari milik perseorangan petani. Lahan bekas tambang di desa ini potensial untuk pengembangan tanaman sayuran, buah naga dan palawija (jagung manis, jagung konsumsi dan lainnya) dan pengembangan ternak sapi; (d) Di Desa Kepoh (Dusun Parit II) Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, terdapat potensi LBT eks IUP PT. Timah seluas 50 ha belum ada pertanaman pertanian pangan, dan yang telah ada tanaman akasia dan rumput; dan (e) Di Desa Air Jangkang, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, pada area ini potensinya sekitar 15 ha. Pada lahan ini sudah mulai ada percobaan Demplot Jagung kerjasama Badan Ketahanan Pangan Kementerian pertanian dengan PT. Timah dengan tingkat pertumbuhan jagung yang kurang memuaskan.

Pada Provinsi Kalimantan Timur, potensi  LBT dari PT. Kitadin di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang merupakan lahan raklamasi bekas tambang dari PT Kitadin. Melalui fasilitasi perusahaan tersebut, sehingga lahan yang ada seluas 10 ha dapat digunakan pengembangan pertanian dalam bentuk Demfarm. Adapun komoditas yang dikembangkan meliputi komoditas palawija dan hortikultura. Pada lokasi kajian di Provinsi Kepulauan Riau, lahan reklamasi bekas tambang (lahan terganggu) seluas 3 ha potensial dan sekaligus dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian melalui demfarm yang terdapat di Desa Gunung lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Adapun komoditas yang dikembangkan merupakan tanaman perkebunan yang juga berfungsi sebagai tanaman konservasi yaitu: kemiri sunan, serai wangi dan lada.

Pada lahan bekas tambang yang digarap atau digunakan oleh masyarakat atau lembaga/organisasi, terdapat beberapa macam status penggunaan lahannya, yaitu : (a) pinjam-pakai melalui kerjasama penelitian dengan PT. Timah seperti yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk meneliti pengembangan pangan pada lahan bekas tambang, (b)  pinjam-pakai untuk pengembangan pangan masyarakat yang didukung oleh pemerintah daerah untuk peningkatan pangan seperti tanaman padi, dan (c) penggunaan lahan illegal, misalnya lahan bekas tambang milik suatu perusahaan namun diantaranya digunakan sebagai: tempat tinggal penduduk, kegiatan pertanian dan penggunaan lainnya.

Respon dan persepsi masyarakat terhadap reklamasi lahan bekas tambang cukup beragam antar lokasi lahan bekas tambang di lokasi penelitian. Secara umum dapat diketahui bahwa respon masyarakat/petani terkait minat memanfaatkan Lahan Bekas Tambang juga beragam antar lokasi lokasi penelitian. Keberagaman ini tergantung kepada beberapa hal: (a) luas kepemilikian  lahan yang mereka garap (non Lahan Bekas Tambang), semakin luas lahan yang dimiliki masyarakat, maka akan semakin rendah kemauan atau bahkan tidak berminat untuk memanfaatkan Lahan Bekas Tambang, (b) kesuburan lahan, dimana pertumbuhan tanaman pada Lahan Bekas Tambang sangat tergantung pada pengelolaan lahan untuk penggemburan lahan, sehingga dibutuhkan biaya pengelolaan yang relatif besar yang harus ditanggungnya, (c) kejelasan status hukum dari lahan Lahan Bekas Tambang, dimana meskipun lahan sudah mulai digarap, namun masyarakat tetap merasa takut dan membutuhkan kejelasan status hukum atas lahan bekas tambang yang digarapnya.

Minat masyarakat akan tumbuh dalam menggarap Lahan Bekas Tambang jika: kepemilikan lahan usahatani sangat terbatas dan sangat membutuhkan perluasan lahan usahataninya, status hukum penggunaan lahan tersebut telah jelas (menjadi milik, pinjam-pakai, izin menggarap) dan terdapatnya dukungan program dari pemerintah berupa bantuan sarana dan prasarana untuk pengembangan tanaman pangan.

Nama Peneliti :     Dr. Ir. Sukarman, MS