Perubahan iklim merupakan keniscayaan yang harus dihadapi, baik oleh Negara maju, maupun Negara berkembang. Namun Negara berkembang dengan kesiapan infrastruktur yang lebih rapuh, relatif lebih rentan terhadap gejala perubahan iklim. Di antara berbagai sektor, Sektor Pertanian merupakan sektor yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Untuk itu usaha menghadapi perubahan iklim di Sektor Pertanian lebih difokuskan pada adaptasi, tanpa melupakan mitigasi.   

Penelitian ini menghimpun tiga kegiatan utama, yaitu (i) analisis kerentanan pertanian, (ii) penyusunan makalah kebijakan, dan (iii) koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan perubahan iklim.

Analisis kerentanan dilaksanakann di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan menggunakan baseline data statistik tahun 2013 dan parameter-parameter yang berkaitan dengan karateristik lahan/tanah, iklim dan air. Parameter yang digunakan adalah produksi padi/populasi, rasio luas lahan pertanian pangan/populasi, rasio luas lahan sawah irigasi terhadap luas lahan sawah total, ratio luas panen padi terhadap luas baku lahan pertanian total, jenis tanah, produksi padi, kelompok dalam indeks kapasitas adaptasi dan indeks salinitas, dan status P dan K tanah.  Semua parameter yang digunakan kemudian dikelompokkan menjadi indeks kapasitas adaptasi (IKA) dan indeks keterpaparan dan sensitivitas (IKS). Metode untuk menentukan tingkat kerentanan adalah dengan pembobotan dan metode kuadran.

Sejumlah karya tulis ilmiah (KTI) berupa makalah review disusun berdasarkan studi literatur yang muaranya adalah rekomendasi kebijakan dan pengelolaan lahan terkait adaptasi terhadap perubahan iklim. KTI dipersiapkan untuk dapat diterbitkan pada Jurnal nasional terakreditasi.

Kegiatan koordinasi Pokja Perubahan Iklim dilakukan di seluruh Indonesia, dan pada tingkat internasional tergantung adanya event yang relevan dengan usaha adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada Sektor Pertanian yang melibatkan anggota Pokja Perubahan Iklim, terutama yang berada di lingkup BBSDLP. 

Hasil analisis untuk Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa tren banjir dan kekeringan sebagian besar (>90%) tetap. Empat kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang, berada pada katagori tren banjir “ekstrim tinggi”. Ada tujuh kabupaten dalam katagori “sangat tinggi” yaitu Cianjur, Garut, Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang dan Bandung Barat. Satu kota termasuk dalam kategori tend banjir “tinggi”, yaitu Kota Serang. Kabupaten tersebut perlu mendapat prioritas dalam program dan aksi adaptasi.

Secara umum faktor determinan untuk IKA yang paling banyak tersebar adalah IKA 4 (rasio jumlah kelompok tani terhadap luas sawah). Rekomendasi yang disarankan adalah: Memperbaiki kelembagaan Poktan serta peningkatan jumlah Poktan, meningkatkan kemampuan Poktan dan Pemberdayaan Poktan. Untuk IKS yang paling banyak sebarannya adalah IKS 12 (kekritisan air). Rekomendasi adaptasi yang disarankan adalah: menyediakan sumber air alternatif, menyesuaikan usaha tani dengan kondisi iklim, implementasi Kalender Tanam, pengembangan infrastruktur irigasi dan panen air serta penggunaan sumber daya air alternatif. Pada level kecamatan, hasil di Kabupaten Cirebon termasuk pada kelas kerentanan Sangat Tinggi.

Berdasarkan  hasil analisis diagram pencar Kabupaten Cirebon, maka rekomendasi  yang dapat diberikan diantaranya berupa:  Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), peningkatan jumlah penyuluh, peningkatan jumlah alsintan yang tepat sasaran, program peningkatan angka partisipasi sekolah,  peningkatan kemampuan prediksi pola hujan dan musim, peningkatan program mandiri pangan dan diversifikasi pangan, pembuatan embung dan perbaikan embung yang ada, dan penanganan banjir dengan memperlebar sungai/pengerukan sungai (normalisasi).

Untuk Provinsi Sumatera Utara, tren bencana banjir pada umumnya  adalah “tetap”, hanya dua kabupaten menunjukkan tren bencana banjir “naik” dan satu kabupaten menunjukkan tren “turun”.  Sementara untuk kekeringan secara umum juga trennya “tetap” namun ada satu kabupaten yang memiliki tren bencana kekeringan “turun”.  Kerentanan usaha tani pangan yang sudah dikombinasikan dengan tren banjir Di Provinsi Sumatera Utara, didominasi  kelas kerentanan sedang (14 kabupaten), rendah (6 kabupaten) dan sangat tinggi (4 kabupaten). Kabupaten dengan kelas kerentanan  sangat tinggi adalah Kabupaten Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, dan Padang Lawas Utara. Berdasarkan hasil analisis IKA dan IKS tingkat kecamatan di Kabupaten Deli Serdang   diketahui bahwa: nilai IKA yang masih harus ditingkatkan adalah IKA 2, IKA 4 dan IKA 5. Terkait hal tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya adalah memperbaiki dan membangun infrastruktur jalan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan teknologi adaptif, memperbaiki kelembagaan Poktan serta peningkatan jumlah Poktan, meningkatkan kemampuan Poktan dan pemberdayaan Poktan, bantuan Alsin spesifik lokasi sesuai kebutuhan dan menyediakan suku cadang,  mengoptimalkan Alsin yang sudah ada, pengembangan dan merekayasa Kelompok Tani Usaha Pengelolaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (Keltan Upja). Di sisi lain nilai IKS yang sering ditemukan di kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Deli Serdang adalah IKS 6, IKS 9, dan IKS 13. Rekomendasi yang dapat disarankan untuk penurunan IKS tersebut adalah peningkatan produksi padi dan jagung, perbaikan/ diversifikasi pola tanam tanaman pangan, pemupukan berimbang (dan penggunaan bahan/pupuk organik) spesifik lokasi, menggunakan varietas padi toleran/efisien pemupukan, pengelolaan dan konservasi tanah air, pengembangan/penciptaan lapangan kerja dan usaha non pertanian, pemilihan komoditas yang lebih ekonomis, peningkatan kemampuan dan keterampilan petani melalui pelatihan dan transmigrasi.

Kegiatan penelitian ini sudah berhasil menyusun sepuluh makalah review; lima   makalah di antaranya sudah diterima untuk diterbitkan pada edisi Desember 2016 Jurnal Sumberdaya Lahan Pertanian.

Perhitungan emisi gas rumah kaca pada berbagai sektor di Indonesia masih banyak yang berdasarkan pendekatan Tier 1. Pada tahun-tahun yang akan datang diharapkan perhitungan dapat menggunakan Tier 2 dan Tier 3. Dengan perpindahan ke tier yang lebih tinggi ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan mengurangi bias dalam inventory.

Masih terdapat dualisme penanganan terhadap perubahan iklim Sektor Pertanian di Indonesia. Di satu sisi adalah adanya permintaan agar Sektor Pertanian melaporkan pencapaian penurunan emisi GRK, namun di sisi lain adalah agar Sektor Pertanian lebih fokus pada usaha adaptasi, tanpa mengabaikan mitigasi. Pendapat pertama didasarkan atas tingginya target penurunan emisi Indonesia pada skema Nationally Determined Contribution (NDC), sehingga setiap sektor diminta untuk berkontribusi dalam penurunan emisi. Pendapat kedua disasarkan oleh fakta bahwa (i) Jumlah emisi di Sektor Pertanian relatif kecil (sekitar 6% dari jumlah emisi nasional), (ii)  Fokus utama kementerian pertanian adalah untuk peningkatan kemandirian pangan, terutama untuk tujuh komoditas utama (padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, tebu, dan daging sapi), (iii) perhitungan penurunan emisi di bidang pertanian sangat sulit dilakukan, disebabkan sangat beragamnya system pengelolaan pertanian antara satu petani dengan petani lainnya sehingga pengumpulan data aktivitas akan menelan biaya transaksi yang jauh melebihi nilai penurunan emisi, dan (iv) belum adanya faktor emisi untuk sistem pengelolaan pertanian yang sangat beragam sehingga perhitungan emisi dihadapkan kepada tingkat ketidak-yakinan yang sangat tinggi.

Mengingat tekanan tersebut datang, baik dari dalam, maupun luar negeri, maka Pokja Koordinasi Perubahan Iklim perlu meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjelaskan permasalahan yang berhubungan dengan inventarisasi penurunan emisi pada Sektor Pertanian di Indonesia.  Selain itu Indonesia juga perlu menyarankan kepada negara maju untuk membantu menyusun metode inventarisasi penurunan emisi GRK untuk sistem pertanian yang sangat beragam pada sektor pertanian di negara berkembang seperti Indonesia.   

 

Nama Peneliti   :     Prof. Dr. Fahmuddin Agus