Tantangan pembangunan pertanian Indonesia ke depan yang berkaitan dengan masalah sumberdaya lahan antara lain adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan serta keseimbangan gizi keluarga; memperbaiki dan membangun infrastruktur pertanian; memperbaiki produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan; membudayakan penggunaan pupuk kimia dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup (Kementerian Pertanian, 2010).

Kementerian Pertanian telah menyusun Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045, dengan visi utama terwujudnya sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika (Kementerian Pertanian, 2014). Namun untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian Indonesia ini tidaklah mudah, akan menghadapi tantangan cukup berat baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Kebutuhan pangan dan energi yang terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan (1,49%/tahun) dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Pemerintah Republik Indonesia 2014 mempunyai visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, yang dilengkapi dengan 7 visi dan 9 agenda prioritas (NAWA CITA) dalam pemerintahan ke depan (2014-2019). Salah satu butir dari Nawa Cita ke tujuh yang terkait dengan pertanian adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik. Pemerintah akan mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi 3 juta ha lahan sawah, 1 juta ha lahan sawah baru di luar Jawa, pemulihan kesuburan lahan akibat pencemaran limbah industri, dan penghentian konversi lahan produktif menjadi usaha lain seperti industri, perumahan dan pertambangan (Jokowi Jusuf Kala, 2014). Terkait dengan salah satu NAWA CITA tersebut, BBSDLP perlu memperhatikan kondisi data lahan saat ini, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju alih fungsi lahan. Sampai saat ini nampaknya konversi lahan masih sulit dihindari, meskipun instrumen kebijakan untuk mengendalikannya sudah tersedia yaitu UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta 4 PP turunannya. Padahal konversi lahan sawah produktif yang terus menerus dapat menganggu ketahanan pangan nasional.

Nama Peneliti :     Ir. Anny Mulyani, MS