JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Info Terkini

Petani Turut Berperan Menghadapi Perubahan Iklim

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Kegiatan Lokakarya dan Seminar Nasional Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim “Menyikapi Perubahan Iklim dengan Meningkatkan Sinergi Adaptasi dan Mitigasi Sektor Pertanian”, yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 September 2017 oleh Balai Besar Litbang sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Litbang Pertanian. Dalam kegiatannya selain membahas berbagai isu perubahan iklim yang terjadi juga bertujuan untuk menghimpun praktek lokal yang pada saat ini dilakukan oleh petani, penyuluh maupun penggiat LSM.

Narasumber yang didatangkan untuk membahas sistem kearifan lokal tersebut yaitu bapak Hidayat dari Kabupaten Bima, kemudian Bapak Yateni dari Tulung Agung, Bapak Ir. Bambang dari Malang, serta Dr. Neneng L. Nurida ahli Biochar Balai Penelitian Tanah.

Dalam prakteknya bapak Hidayat dan Bapak Yateni memanfaatkan Dam Parit untuk menjadikan lahan pertanian di wilayahnya menjadi lebih produktif walaupun kekeringan sering terjadi di daerahnya masing – masing. Dengan adanya Dam Parit tersebut produksi pangan yang dihasilkan meningkat yang ditandai dengan terjadinya peningkatan indeks pertanaman.

Ir. Bambang dalam kesempatannya menyampaikan teknologi dan kearifan lokal untuk meningkatkan ketersediaan air melalui gerakan menabung air (GEMAR) serta kampung konservasi air di Kampung Glintung atau kampung 3G (Glintung Go Green). Beliau mengatakan “untuk melaksakan teknologi tersebut agar benar – benar dilaksakan dibutuhkan kemauan, semangat, tekad, rasa kebersamaan, serta kelembagaan yang di kelola dengan baik”. Hal itu pun mengasilkan buah manis bagi Ir. Bambang karena mampu menjadikan Kampung 3G menjadi Kampung contoh terbaik di level nasional serta internasional.

Dr. Neneng L. Nurida selaku ahli Biochar menyampaikan pemanfaatan Biochar (berasal dari limbah pertanian sulit lapuk), selain dapat meningkatkan simpanan karbon dalam tanah, juga dapat menghemat penggunaan air, dan mampu memperbaiki kualitas tanah (peningkatan kemampuan tanah memegang air, pengikat kontaminan, dan retensi hara).

Namun Dr. Neneng mengatakan “Delivery teknologi biochar kepada masyarakat masih menjadi kendala, sehingga perlu menggandeng atau menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas atau  LSM pemerhati biochar agar biochar ini dapat sampai kepada para masyarakat awam khususnya para petani”ujarnya. (Laela Rahmi)

Indonesia Siap Rilis Peta Karbon Organik Tanah

(Reading time: 2 - 3 minutes)

Indonesia siap terlibat aktif dengan Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) dalam merayakan World Soil Day pada 5 Desember 2017 mendatang. Indonesia melalui Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Balitbang, Kementan, telah menyelesaikan peta karbon organik tanah Indonesia yang akan dirilis oleh FAO.

“Setiap negara diminta FAO membuat peta karbon organik tanah untuk dirilis dalam peta karbon organik tanah global,” kata Dr. Yiyi Sulaeman, SP, MSi peneliti di BBSDLP yang menjadi ‘komandan’ pembuatan peta karbon organik tanah. Menurut Yiyi, selama ini peta skala global yang dirilis FAO selalu dibuat dengan mekanisme top down. Maksudnya, peneliti di FAO yang mengerjakan lalu dipublikasi ke seluruh dunia.

Mekanisme tersebut, menurut Yiyi, membuat peta-peta yang dihasilkan FAO tingkat akurasinya rendah. Sementara negara yang bersangkutan sulit untuk memperbarui kesalahan. Kini, setelah mendapatkan usulan dari Indonesia, FAO bersedia mendidik sumberdaya di setiap negara untuk membuat peta karbon organik tanah yang kemudian disatukan dalam peta global.

Indonesia sendiri, menurut Yiyi, telah mempersiapkan peta karbon organik tanah sejak 4-5 tahun lalu dengan cara membangun basis data yang kuat tanpa bantuan FAO. Dengan demikian metodologi yang digunakan Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain.

“Intinya sekarang partisipasi setiap negara lebih tinggi karena pendekatannya bottom up. Peneliti di negara yang bersangkutan juga lebih tahu kondisi wilayah kajian studinya,” kata Yiyi pada acara diskusi Peta Karbon Organik Tanah yang digelar BBSDLP akhir pekan lalu. Pada diskusi tersebut berbagai akademisi dari universitas diundang untuk mengevaluasi dan menyempurnakan peta sebelum dikirimkan ke FAO. Sebut saja Prof. Dr. Tualar Simarmata dari Unpad dan Dr. Suwardi dari IPB.

Yiyi mengakui tentu saja peta yang dibuat setiap negara pun tidak seratus persen tanpa kesalahan dan berakurasi tinggi. Namun, dengan menguasai metodologi pembuatannya, maka peneliti di negara yang bersangkutan dapat memperbarui peta yang dihasilkan seiring dengan perkembangan penelitian di setiap negara. “Intinya peta yang dihasilkan harus bersifat soil community participation. Setiap ada data baru, maka peta dapat dengan mudah diperbarui,” kata Yiyi.  

Menurut Dr. Husnain, kepala Balai Penelitian Tanah, Bogor, upaya yang dilakukan Yiyi patut diacungi jempol sebagai basis data karbon organik di Indonesia. “Untuk Indonesia ini yang pertama kali. Bahkan, untuk dunia pun saya yakin negara lain masih banyak yang belum selesai mengerjakannya,” kata Husnain. Namun demikian, menurut Husnain, peta yang dihasilkan harus terus diperbarui karena kadar karbon organik tanah berhubungan erat dengan land use and land cover.

Contohnya saja tanah yang sama dapat memiliki kadar karbon organik berbeda bila land use and land cover berbeda. “Tanah yang sama dengan tutupan hutan bisa memiliki kadar C organik 6—8%, tetapi begitu dibuka dalam hitungan setahun dapat drop menjadi kurang dari 2%,” kata Uut.

Prof. Dr. Tualar Simarmata dari Universitas Padjajaran, Bandung, juga mengapresiasi rilis peta karbon organik tanah yang akan dilakukan BBSDLP. “Untuk kepentingan rakyat Indonesia tinggal disederhanakan kriterianya menjadi bahasa yang mudah dipahami. Misal bila karbon organik rendah tanah tergolong sakit, sementara yang karbon organik tinggi tergolong tanah sehat. Itu jauh lebih dipahami masyarakat,” kata Tualar.

Menurut Dr. Dedi Nursyamsi, M.Agr, kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), karbon organik tanah memang  merupakan indikator utama kualitas tanah. “Karbon organik tanah bila di manusia mirip tensi darah. Setiap dokter sebelum memeriksa pasien pasti meminta asistennya mengukur tensi,” kata Dedi. (Destika Cahyana)

International Conference on Organic Agriculture in The tropic, UGM 2017 (Orgatrop 2017)

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Balai Penelitian Tanah (Balittanah), Badan Litbang Pertanian, Kementan menjadi salah satu institusi sebagai Panitia Penyelenggara kegiatan Orgatrop 2017 bersama-sama dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (UGM), Universitas Sebelas Maret, Solo (UNS), Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta (UPN), dan Ghent University, Belgia  (UGent). Penyelenggaraan Orgatrop 2107 juga didukung oleh oleh the International Society of Organic Agriculture Research , Jerman (ISOFAR). Orgatrop 2017 diselenggarakan di Fakultas Pertanian, UGM selama 4 hari, mulai tanggal 21 Agustus 2017.

 

Konferensi dihadiri oleh 101 orang peserta nasional dan 71 orang peserta luar negeri dari 21 negara, baik dari Benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika dan Australia. Peserta konferensi tersebut mencakup para peneliti dan ilmuwan, praktisi, akademisi, pejabat pemerintah dan LSM/NGO terkait dengan pertanian organik. Selama Orgatrop 2017 berlangsung dipresentasikan dan dibahas sebanyak 146 buah makaah yang dipresentasikan secara oral dan poster.

Presentasi makalah oral dibagi dalam bentuk Sesi Panel dan Sesi Paralel ( 3 ruang komisi) selama tiga hari, Senin – Rabu (21-23 Agustus 2017), sedangkan makalah poster disajikan pada hari pertama dan kedua masing-masing dalam dua sesi paralel (3 ruang komisi).

 

Pada konferensi tersebut Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi sebagai Kepala BBSDLP menyampaikan keynote speech dengan judul : Research and Policy on Organic Agriculture in Indonesia. Selain itu ada 4 buah makalah peneliti Balittanah yang juga dipresentasikan pada  konferensi tersebut, yakni:

Financial Analysis of Rice Organic Farming : A Case Study in Sragen Regency, Central Java (Irawan and Sri Rochayati), Social Economic and Biophysical Indicators of Vegetable Organic Farming: Lesson Learnt from Bangkit Merbabu Farmer’s Group in Semarang, Central Java (Irawan, Sri Rochayati, and Selly Salma), Application of Organic Fertilizer and Biofertilizer on Soil Bioat and Organic Vegetables Production (Wiwik Hartatik and Dia Setyorini), dan Nutrient Balance under Rice Organic Farming System Affected by Different Sources Organic Fertilizer (D. Setyorini dan Wiwik Hartatik). (Irawan dan Moch. Iskandar, 23 Agustus 2017).

 

Sumber : balittanah.litbang.pertanian.go.id

Data Lahan untuk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(Reading time: 2 - 3 minutes)

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Tengah, Ir. Trie Iriany Lamakampali, MM, meminta 4 kepala dinas kabupaten di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah segera menetapkan lahan yang termasuk dalam area Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Keempatnya adalah Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu. “Dinas setempat harus segera mengusulkan agar areal PLP2B masuk ke dalam RTRW daerah,” kata Trie pada Pertemuan Teknis PLP2B awal Agustus lalu di Palu.

Menurut Trie, saat ini laju penurunan luas baku sawah di Sulawesi Tengah secara keseluruhan mencapai 3.544 ha per tahun. Data tersebut mengacu pada luas baku sawah pada 2013 yang masih mencapai 159.391 ha dan pada 2015 hanya 148.759 ha. Laju penurunan tertinggi adalah Sigi diikuti Poso dan Tolitoli. “Bila ini terus terjadi, maka krisis pangan akibat berkurangnya lahan sawah tinggal menghitung waktu. Kita tidak bisa mengelak bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang ujung-ujungnya dinas pertanian,” kata Trie.

Pada tingkat provinsi upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut telah dituangkan dalam Perda No.1 tahun 2015. Pada pasal 20 perda tersebut tertuang strategi pengendalian alih fungsi lahan dengan pembersian insentif di Sulawesi Tengah berupa: pembangunan infrastruktur pertanian; pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan   varietas unggul; kemudahan mengakses informasi dan teknologi; penyediaan sarana produksi pertanian; bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

“Kita meyakini bahwa lahan pertanian tersebut hak milik pribadi, tetapi pemerintah membutuhkan keberadaan lahan tersebut. Perda tersebut mengatur kontribusi yang dapat pemerintah berikan kepada pemilik lahan,” kata Trie. Berikutnya menurut Trie, pemerintah daerah kabupaten dimungkinkan untuk merevisi Perda RTRW sekaligus menyesuaikan dengan Perda yang dikeluarkan oleh provinsi. Dari 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, umumnya perda RTRW dikeluarkan pada periode 2011—2012 sehingga data luasan lahan pertanian masih yang lama.

Terkait upaya memperbarui data lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut, Dinas Provinsi Sulawesi Tengah meminta Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Kementerian Pertanian, untuk membantu menyediakan data tanah dan kesesuaian lahan di setiap kabupaten di Sulawesi Tengah. Menurut Dr. Dedi Nursyamsi, M.Agr, kepala BBSDLP, ketigabelas kabupaten di Sulawesi Tengah telah rampung dipetakan tanah dan kesesuaian lahannya sehingga dapat menjadi panduan pemerintah daerah menentukan lahan pertanian berkelanjutan.

“Dari peta tanah dan kesesuaian lahan tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan lokasi lahan yang akan dipertahankan dengan tepat dan akurat,” kata Dedi. Menurut Dedi, peta-peta tersebut juga terbukti handal untuk mendukung program pemerintah pusat lain seperti pencapaian swasembada pangan, lumbung pangan berbasis ekspor di wilayah perbatasan, dan penyangga pangan kota besar. Pada acara temu teknis tersebut Dedi menyerahkan peta-peta tersebut kepada semua dinas pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah. (Destika Cahyana

Peneliti di Kementan Menyelami Cara Berpikir Supra Rasional

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA sekaligus penulis buku Supra Rasional, Raden Ridwan Hasan Saputra memberikan pelatihan tentang konsep cara berpikir supra rasional. Pelatihan dihadiri sekitar 200 peserta, sebagian besar merupakan para peneliti di bidang pertanian, Selasa (15/8). Pelatihan ini dalam rangka meningkatkan kinerja di lingkup Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Balitbang Kementerian Pertanian.

Kepala BBSDLP Dedi Nursyamsi mengatakan secara umum, pelatihan ini merupakan salah satu program pembinaan mental yang bertujuan meningkatkan kinerja dengan pendekatan cara berpikir supra rasional. “Setelah menyimak sajian materi dari narasumber, menurut saya, gagasan ini sangat efektif untuk mengubah kerangka  berpikir para pegawai, ikhwal makna keikhlasan dalam bekerja dan berkarya," ujar Dedi Nursyamsi. 


Kesan mendalam dirasakan oleh salah satu peserta pelatihan. Subarja mengatakan empat puluh tahun saya bergabung di lembaga pemerintahan, baru kali ini dia mendapatkan bekal motivasi hidup yang sangat luar biasa. "Saya pun menjadi termotivasi untuk segera menerapkan konsep tersebut, karena betul sekali yang telah diungkapkan Bapak Ridwan HS, bahwa tabungan jiwa merupakan sesuatu yang esensial dan bermanfaat untuk kehidupan dunia bahkan akhirat," kata dia.

Ridwan Hasan Saputra mengatakan bahwa pelatihan di BBSDLP untuk memotivasi para peserta, khususnya para peneliti untuk   meningkatkan kinerja melalui cara berpikir supra rasional. 
"Selama ini kita selalu berpikir rasional sehingga inovasi cenderung berjalan linear, dengan kita berpikir supra rasional akan terjadi lompatan dalam inovasi khususnya di bidang pertanian. Sehingga akan terjadi percepatan  dalam memenuhi target-target yang ditentukan di Kementerian Pertanian. In sha Allah Swasembada pangan di Indonesia akan segera tercapai," kata  Ridwan HS.