JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Info Terkini

Paradigma Baru: Sedikit Data Banyak Informasi

(Reading time: 1 - 2 minutes)

 

Data dan informasi sumberdaya lahan hasil penelitian kini semakin diburu oleh banyak pihak. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan (BBSDLP) sebagai penyedia data perlu menyusun strategi tepat untuk menjawab tantangan tersebut.

Strategi yang diambil BBSDLP berupa integrasi data arsip hasil penelitian seperti data tanah, iklim, dan pertanian lainnya yang dikelola pada suatu basisdata agar dapat terus digunakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Kunci integrasi tersebut adalah pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG) yang mampu melakukan automatisasi proses pengumpulan data dan penyajian informasi dengan lebih maksimal.

Menurut Dr. Yiyi Sulaeman, peneliti dari Balai Besar Sumberdaya Lahan, karakteristik data sumberdaya lahan pertanian dirancang dengan mengadopsi konsep basisdata spasial atau geodatabase. Saat ini BBSDLP telah mengembangkan beberapa aplikasi yang memiliki fasilitas dan fungsi khusus yang berkaitan dengan pengelolaan, penelusuran, pemrosesan, dan diseminasi data dan informasi

Program, tersebut antara lain: 1) SIMADAS (Sistem Informasi Manajemen Data Sumberdaya Lahan) yang secara khusus dibuat untuk keperluan pengelolaan sumberdaya lahan meliputi data horizon tanah dan data hasil analisis kimia, 2) IndoSoilObs, merupakan program yang mengintegrasikan data lokasi titik pengamatan tanah yang disusun dalam suatu geodata-base berbasis ArcGSI, dan 3) IndoSoilMap, merupakan program untuk mengumpulkan data hasil pemetaan yang telah diharmonisasikan berdasarkan tema dari peta tersebut.

Pemrosesan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPKL (Sistem Penilaian Kesesuaian Lahan) yang secara khusus digunakan untuk membantu dalam evaluasi sumberdaya lahan untuk pengembangan komoditas pertanian. Aplikasi ini dibuat user friendly dan fleksibel agar memudahkan pengguna dalam memproses data. Pemanfaatan webGIS untuk mengembangkan informasi spasial ke masyarakat agar dapat diakses dimana saja dan kapan saja dikembangkan dalam SISULTAN. Sistem informasi ini kemudian dirancang agar data sumberdaya lahan pertanian di geovisualisasi.

Keberlanjutan ketersediaan data, kemudahan penelusuran, dan penyajian informasi yang mudah dipahami pengguna akan semakin menjadi isu dalam pengembangan data dan informasi. “Paradigma data geospasial untuk masyarakat dan paradigma yang harus dikembangkan adalah sedikit data, tetapi banyak informasi harus menjadi dasar dalam upaya pendayagunaan data. Selain itu pengembangan ini harus selalu disesuaikan dengan kondisi dan kemajuan teknologi,”ujar Yiyi. (Nunik)

Perhitungan Baru Produksi Padi Diuji di Seluruh Jawa

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Pemerintah terus berupaya memperbaiki metode perhitungan produksi padi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menguji metode Kerangka Sampling Area (KSA) di seluruh Pulau Jawa kecuali DKI Jakarta dari Mei hingga Agustus 2017 mendatang. Ini untuk mengoptimalkan pengujian yang dilakukan sebelumnya di Indramayu dan Garut sejak 2015 lalu.

“Pengujian di 2 kabupaten tersebut belum optimal sehingga kami perluas di seluruh Jawa untuk menyempurnakan metode,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Adi Lumaksono mengatakan, BPS sudah melakukan uji coba metode penghitungan dengan kerangka sampling area (KSA) sejak tahun 2015.

Menurut Adi, akurasi KSA dinilai lebih baik dibandingkan dengan metode lama. Sebelumnya produksi padi dihitung berdasarkan perkalian luas panen—yang ditetapkan melalui pengamatan--dengan produktivitas ubinan. Sementara metode KSA memanfaatkan citra satelit, mensyaratkan pengecekan lapangan oleh petugas, dan menerapkan teknologi untuk verifikasi kondisi tanaman serta akurasi lokasi.

Adi berharap pengujian metode ini dapat diselesaikan tahun ini sehingga dapat dipakai untuk menghitung produktivitas padi pada 2018. Metode baru ini mesyaratkan pengecekan lapang oleh petugas. Sebab, citra hasil penginderaan jarak jauh dengan satelit belum memuat informasi jenis, usia, dan kondisi tanaman. Hamparan tanaman padi, misalnya, identik dengan tebu dan ilalang pada foto udara.

Menurut Dr. Rizatus Shofiyati, peneliti dari Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, metode KSA memang banyak berguna untuk penelitian pertanian berbasis GIS. Sasa—panggilan akrab Rizatus—juga menggunakan metode KSA untuk melakukan verifikasi standing crop dari citra MODIS. “Metode KSA adalah metode yang cepat, murah dan akurat” ujarnya.

Sementara itu, BPS juga menggelar survei untuk menghitung jumlah stok beras yang beredar di lapangan dan survei konsumsi masyarakat serta menemukan rata–rata konsumsi beras 114,8 kilogram per kapita per tahun. Perkalian rata–rata konsumsi per kapita dan jumlah penduduk akan menghasilkan angka konsumsi beras nasional. (Laela Rahmi/Sumber Kompas)

 

 

BBSDLP Siap Verifikasi Gambut

(Reading time: 2 - 3 minutes)

“Kalau kita jadi pejabat atau pegawai goblok, maka akan hancur Indonesia dikerjain para mafia nakal,” kata menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Itu ungkapan kegeraman Siti saat bertemu Kepala Balai Besar Penelitian Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Dr. Dedi Nursyamsi, M.Agr, di hotel Fairmont, Jakarta (14/7) pekan lalu. Menurut Siti banyak mafia pengusaha nakal yang merusak hutan di lahan gambut dan berkelit bahwa mereka tak merusak gambut. Mereka berargumen bahwa ketebalan gambut di lahan milik mereka kurang dari 50 cm sehingga bukan dikategorikan sebagai lahan gambut.

Siti mengundang khusus Dedi sebagai ahli tanah. “Dulu waktu saya kuliah di IPB mengenal kantor Bapak Puslitanah, jadi saya ingin tahu bagaimana itu duduk perkaranya tentang tanah gambut dan bukan gambut agar mafia tak bisa lagi berkelit saat diminta pertanggungjawaban oleh pemerintah,” kata Siti.

Menurut Dedi, secara sederhana gambut dikategorikan sebagai lahan gambut dalam klasifikasi tanah bila ketebalannya di atas 50 cm. Bila ketebalan gambut kurang dari 50 cm, maka lahan tersebut tergolong tanah mineral bergambut. Tanah mineral di bawah lapisan gambut tipis tersebut dapat berupa liat atau pasir.

Namun demikian, pengklasifikasian—untuk menentukan lahan tersebut sebagai gambut atau bukan gambut—tidak bisa hanya dengan merujuk pada satu titik pengamatan. “Jangan langsung percaya bila mereka berkelit, karena yang harus diamati adalah kawasan agroekosistemnya sehingga butuh banyak titik observasi,” kata Dedi.

Apalagi menurut Dedi, banyak perusahaan—tambang, perkebunan, developer—yang membuka kawasan gambut dengan membuat kanal terbuka. Tujuannya untuk mendrainase air di kawasan gambut sehingga gambut mengering. “Bila sudah kering, terjadi subsidence alias amblas sehingga ketebalan gambut berkurang.

Di saat itulah mereka mengklaim lahan mereka yang semula gambut menjadi bukan gambut,” kata Dedi. Padahal, pembuatan kanal yang aman adalah kanal tertutup sehingga air tidak keluar dari kawasan agroekosistem gambut.

Melihat kompleksnya persoalan gambut yang sering diakali oleh mafia nakal, maka pada kesempatan itu Menteri LHK meminta bantuan BBSDLP untuk melakukan verifikasi lahan gambut bila mendapat keterangan dari perusahaan-perusahaan yang diduga nakal. “Tentu kita jangan percaya begitu saja laporan dari mereka. Bapak saya minta menerjunkan tim untuk memverifikasi langsung di lapangan,” kata Siti.

Di pihak lain BBSDLP bersedia membantu KLHK agar lahan gambut Indonesia dapat terjaga. “Kita siap menerjunkan tim survei ke lapangan untuk mengambil titik-titik pengamatan,” kata Dedi. Dari banyak titik pengamatan tersebut kemudian dapat ditentukan klasifikasi tanah tersebut sebagai gambut atau bukan gambut. Bila tergolong lahan gambut pun, sebetulnya lahan dapat dibagi zonasi seperti zona konservasi dan zona pemanfaatan. (Destika Cahyana)

 

 

Akurasi Data Gambut untuk Masa Depan

(Reading time: 1 - 2 minutes)

“Pemutakhiran data harus dilakukan secara terus menerus dengan melibatkan banyak pihak,” kata Dr. Kusumo Nugroho, pada acara seminar rutin yang dilaksanakan Rabu (12/7), di Sinematografi di Balai Besar Penelitian Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP).

Menurut Kusumo, untuk data sumberdaya lahan yang ditunjuk menjadi wali data tanah--termasuk lahan gambut—adalah BBSDLP yang juga selalu melakukan pemutakhiran data. Proses pemutakhiran data lahan gambut dari data lama tersebut telah dimulai sejak 2011 dan masih berlangsung hingga kini.

Kusumo mengungkapkan hasil pemutakhiran data spasial lahan gambut tahun 2011 oleh para peneliti di BBSDLP telah di terbitkan oleh Wetland International yang saat ini digunakan untuk mendukung penyusunan peta PIPIB (Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru di hutan alam primer dan lahan gambut). “Saat ini peta PIPIB sudah terbit yang ke-11. Proses tersebut terus berlanjut hingga yang ke-12 masih proses penyusunan” ujarnya.

Pemutakhiran peta dilakukan karena banyaknya lembaga lain di luar Kementerian Pertanian yang memanfaatkan peta tersebut. Data sebaran dan luasan lahan gambut menjadi bahasan krusial karena menyangkut investasi dan perundang–undangan sehingga pemutakhiran harus dilakukan hati – hati. “Dengan begitu (pemutakhiran) kedetilan dan keakuratan data dapat lebih ditingkatkan serta dipertanggung jawabkan” ujar Kusumo.

Dalam seminar tersebut juga dihadirkan Dr. Rizatus Shofiati sebagai narasumber. Beliau adalah peneliti di bidang remote sensing di BBSDLP. Rizatus membahas mengenai Standing Crop (SC) yaitu sistem yang memanfaatkan teknologi remote sensing untuk melihat sebaran luas sawah dan fase pertumbuhan tanaman.

“Awalnya standing crop ini hanya digunakan untuk menganalisis tanaman padi, namun sekarang sudah dikembangkan juga untuk menganalisis sebaran serta fase pertumbuhan tanaman jagung dan tebu” ujar Rizatus.

Rizatus mengatakan “awal pemanfaatan standing crop tersebut karena dulu data BPS yang tersedia masih berupa data tabular, sehingga kita tidak bisa tahu spesifik lokasinya dimana dan fase pertumbuhan tanamannya sudah sampai fase mana, dengan adanya standing crop ini kita dapat memperoleh informasi data yang lebih detail, real time, cepat dan akurat”.

Sampai saat ini sistem standing crop sudah menghasilkan peta sawah baku, peta kekeringan, dan peta standing crop itu sendiri.

 

Dengan pemanfaatan tersebut diharapkan informasi fase pertumbuhan yang dihasilkan dapat memudahkan estimasi waktu tanam, panen, dan produksi. Sehingga perencanaan kebijakan pertanian lebih mudah di implementasikan di masyarakat (Laela Rahmi dan Nunik Rachmadianti)

 

Mahasiswa Australia Soroti Lahan Gambut Indonesia

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Bogor, 10 Juli 2017. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian menerima kunjungan sejumlah mahasiswa dari Sidney Univerisity – Australia.  Kunjungan tiga belas mahasiswa tersebut dinilai sangat penting dan bermanfaat bagi para mahasiswa maupun pihak universitas dalam memahami kondisi pertanian dan sumberdaya lahan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Kerjasama dan Hasil Penelitian (KSPHP), Dr. Yiyi Sulaeman, MSc. mewakili Kepala BBSDLP menyampaikan sambutan dan memaparkan tentang profile BBSDLP dan pertanian secara umum di Indonesia.

Pada kunjungan yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut juga dipaparkan tentang lahan gambut di Indonesia dengan topik Indonesia Peatland: current research policy, issues and way forward yang disampaikan oleh Prof. Fahmudin Agus.

Dalam pemaparannya Fahmudin menyampaikan kondisi lahan gambut, isu lingkungan terkait lahan gambut, pemanfaatan lahan gambut di Indonesia, serta beberapa hasil penelitian dan teknologi pengelolaan lahan gambut yang diterapkan di Indonesia. Dalam paparannya Fahmudin juga menyampaikan peran dan kesungguhan pemerintah dalam penanganan isu lingkungan tentang gambut, antara lain dengan terbentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG) dan hadirnya Peraturan Pemerintah No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

 “Kunjungan ini sangat penting dan bermanfaat bagi para mahasiswa. Kami mendapatkan gambaran utuh tentang pertanian dan juga lahan gambut yang disampaikan oleh para ahli dari Indonesia,”  demikian papar Profesor Budiman Minasti yang mengepalai rombongan tersebut. Kunjungan ini juga membuka peluang kerjasama penelitian bagi kedua belah pihak demikian papar Budiman.

Pada sesi diskusi para mahasiswa tersebut secara aktif bertanya tentang pertanian di Indonesia. Mereka juga secara lugas menyoroti isu-isu lingkungan, sosial ekonomi, dan isu global lainnya berkenaan dengan lahan gambut di Indonesia. Pertanyaan yang juga penting adalah bagaimana memanfaatkan teknologi remote sensing untuk pengelolaan lahan gambut.

Kesungguhan mereka dalam menyoroti dan mempelajari lahan gambut di Indonesia juga dibuktikan dengan rencana kunjungan ke Provinsi Riau pada hari berikutnya. Mereka akan mengunjungi dan mengamati langsung beberapa lokasi lahan gambut  yang ada di Riau.

Minat mereka untuk mempelajari Indonesia dari aspek pertanian juga sangat tinggi, beberapa mahasiswa menyampaikan keinginan mereka untuk mempelajari kondisi sumberdaya lahan di Indonesia melalui pendekatan teknologi pemetaan tanah digital atau digital soil mapping.  (Saefoel Bachri).