JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
(Reading time: 2 - 3 minutes)

“Kalau kita jadi pejabat atau pegawai goblok, maka akan hancur Indonesia dikerjain para mafia nakal,” kata menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Itu ungkapan kegeraman Siti saat bertemu Kepala Balai Besar Penelitian Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Dr. Dedi Nursyamsi, M.Agr, di hotel Fairmont, Jakarta (14/7) pekan lalu. Menurut Siti banyak mafia pengusaha nakal yang merusak hutan di lahan gambut dan berkelit bahwa mereka tak merusak gambut. Mereka berargumen bahwa ketebalan gambut di lahan milik mereka kurang dari 50 cm sehingga bukan dikategorikan sebagai lahan gambut.

Siti mengundang khusus Dedi sebagai ahli tanah. “Dulu waktu saya kuliah di IPB mengenal kantor Bapak Puslitanah, jadi saya ingin tahu bagaimana itu duduk perkaranya tentang tanah gambut dan bukan gambut agar mafia tak bisa lagi berkelit saat diminta pertanggungjawaban oleh pemerintah,” kata Siti.

Menurut Dedi, secara sederhana gambut dikategorikan sebagai lahan gambut dalam klasifikasi tanah bila ketebalannya di atas 50 cm. Bila ketebalan gambut kurang dari 50 cm, maka lahan tersebut tergolong tanah mineral bergambut. Tanah mineral di bawah lapisan gambut tipis tersebut dapat berupa liat atau pasir.

Namun demikian, pengklasifikasian—untuk menentukan lahan tersebut sebagai gambut atau bukan gambut—tidak bisa hanya dengan merujuk pada satu titik pengamatan. “Jangan langsung percaya bila mereka berkelit, karena yang harus diamati adalah kawasan agroekosistemnya sehingga butuh banyak titik observasi,” kata Dedi.

Apalagi menurut Dedi, banyak perusahaan—tambang, perkebunan, developer—yang membuka kawasan gambut dengan membuat kanal terbuka. Tujuannya untuk mendrainase air di kawasan gambut sehingga gambut mengering. “Bila sudah kering, terjadi subsidence alias amblas sehingga ketebalan gambut berkurang.

Di saat itulah mereka mengklaim lahan mereka yang semula gambut menjadi bukan gambut,” kata Dedi. Padahal, pembuatan kanal yang aman adalah kanal tertutup sehingga air tidak keluar dari kawasan agroekosistem gambut.

Melihat kompleksnya persoalan gambut yang sering diakali oleh mafia nakal, maka pada kesempatan itu Menteri LHK meminta bantuan BBSDLP untuk melakukan verifikasi lahan gambut bila mendapat keterangan dari perusahaan-perusahaan yang diduga nakal. “Tentu kita jangan percaya begitu saja laporan dari mereka. Bapak saya minta menerjunkan tim untuk memverifikasi langsung di lapangan,” kata Siti.

Di pihak lain BBSDLP bersedia membantu KLHK agar lahan gambut Indonesia dapat terjaga. “Kita siap menerjunkan tim survei ke lapangan untuk mengambil titik-titik pengamatan,” kata Dedi. Dari banyak titik pengamatan tersebut kemudian dapat ditentukan klasifikasi tanah tersebut sebagai gambut atau bukan gambut. Bila tergolong lahan gambut pun, sebetulnya lahan dapat dibagi zonasi seperti zona konservasi dan zona pemanfaatan. (Destika Cahyana)