JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Sukses Swasembada Joko Widodo

(Reading time: 3 - 5 minutes)

Hanya dalam waktu 2 tahun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo, berhasil mengembalikan kejayaan Indonesia 32 tahun silam dengan berswasembada beras sepanjang 2016.

Sukses itu mengulang swasembada beras Indonesia yang dipuji dunia pada 1984. Di tangan Presiden Joko Widodo, hal yang mustahil menjadi mungkin dengan slogan: Indonesia Kerja Bersama.

Prestasi itu layak diapresiasi karena selama 3 dasawarsa lebih Indonesia terperangkap jebakan impor beras. Presiden Joko Widodo melalui Menteri Pertanian berhasil memastikan para petani tetap panen dan memberi makan 258,48-juta jiwa penduduk meskipun pada 2016 Indonesia tengah dilanda la nina alias musim kemarau basah yang rawan banjir.

Padahal ketika la nina melanda pada 1999, Indonesia harus mengimpor 5,04-juta ton beras, untuk memberi makan 204,78-juta jiwa. Setahun sebelumnya, saat Indonesia diserang el nino, Indonesia juga terpaksa mengimpor 7,1-juta ton beras untuk memberi makan 201,54-juta jiwa. Kuncinya dengan mencari biang keladi mengapa Indonesia selalu impor setiap tahun?

Biang keladinya ternyata Indonesia selalu mengalami paceklik abadi setiap tahun karena setiap Juli—September luas tanam bulanan padi hanya 500—600-ribu ha. Solusinya ternyata sederhana. Presiden Joko Widodo melalui Menteri Pertanian meminta semua insan pertanian di tanah air menjaga luas tanam bulanan padi pada Juli—September secara nasional minimal 900-ribu ha.

Satu juta hektar
Pada 2017 angka itu ditingkatkan menjadi minimal 1-juta ha per bulan. Upaya tersebut dikenal dengan kebijakan upaya khusus (Upsus) beras dan antisipasi el nino & la nina pada 2015—2016. Berikutnya program ini tak hanya untuk mewujudkan swasembada beras, tetapi juga untuk komoditi pangan lain seperti jagung, kedelai, cabai, bawang merah, dan induk sapi bunting.

Sejak itu pemerintah memantau secara harian luas tambah tanam (LTT) padi dari Sabang sampai Merauke dengan mengerahkan aparat Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, dan TNI.

Pemerintah juga membuat sistem pengawasan ketat untuk memantau luas tambah tanam harian dengan melibatkan seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, dan eselon 3 di Kementerian Pertanian.
Setiap pejabat eselon 3 ke atas—apapun tupoksinya—ditugaskan menjadi penanggung jawab provinsi dan penanggung jawab kabupaten yang memantau kinerja para kepala dinas provinsi dan kepala dinas kabupaten di seluruh Indonesia.

Mereka wajib memastikan setiap sawah di provinsi, kabupaten, dan kecamatan yang menjadi tanggungjawabnya ditanami sesuai target masing-masing. Pemerintah juga meminta TNI dari level desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi untuk turut serta memantau luas tambah tanam tersebut.

Presiden Joko Widodo juga meminta Kementerian Pertanian berkoordinasi lebih erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agar luas tanam tersebut tercatat secara akurat di BPS yang menjadi rujukan resmi. Penulis yang bergelut di Kementerian Pertanian, merasakan betul bagaimana setiap pejabat di Kementan setiap minggu berada di lapangan berinteraksi dengan petugas dinas di tingkat kecamatan, babinsa, dan petani.

Program Upsus yang menggerakkan penanaman padi juga diimbangi dengan program Sergab atau serap gabah. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Bulog, dan TNI memastikan setiap gudang Bulog menyerap gabah secara optimal dengan harga dasar yang telah ditetapkan yang tidak merugikan petani bila harga sedang jatuh. Pada Maret 2017 tim sergab nasional berhasil menyerap gabah yang setara 425.555 ton beras. Angka itu naik 153% dibanding Maret 2016 setara 167.950 ton beras.

Dari program Upsus pula terungkap bahwa tidak benar Indonesia mengalami defisit pangan secara keseluruhan. Dari 416 kabupaten di tanah air, sebanyak 257 kabupaten surplus beras.

Hanya 159 kabupaten yang defisit dan sebetulnya dapat dipenuhi dari wilayah-wilayah yang surplus. Sebagai contoh Pulau Jawa yang selama ini seolah-olah diberitakan paling defisit pangan ternyata 70 kabupaten surplus beras dan hanya 15 kabupaten yang defisit yang kemudian dipenuhi kekurangannya melalui perdagangan lintas kabupaten.

Demikian pula wilayah di luar Jawa. Di Sumatera 86 kabupaten surplus dan hanya 34 yang deifisit. Di Kalimantan 31 kabupaten surplus dan hanya 16 yang defisit. Pun di Sulawesi 50 kabupaten surplus dan hanya 20 defisit. Hanya di Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara yang jumlah kabupatennya lebih banyak defisit ketimbang yang surplus beras.

Namun, hal tersebut dapat dipahami karena secara tradisional makanan pokok mereka bukan beras sehingga tradisi mereka bertanam padi, terutama Papua, masih lemah.

Banyak terobosan
Selain program Upsus dan sergab, Presiden Joko Widodo juga menelurkan banyak terobosan di bidang pertanian seperti pengembangan kawasan pertanian di wilayah perbatasan agar ekspor komoditas pertanian yang selama ini dianggap mustahil menjadi lebih mungkin. Dengan membangun sentra pertanian di kawasan perbatasan, maka kendala jarak dan transportasi yang selama ini menjadi faktor pembatas dapat diatasi.

Sistem pertanian organik di kawasan perbatasan juga membuat hasil panen dibandrol konsumen negeri tetangga lebih tinggi. Pada era pemerintahan ini, ekspor beras ke Papua New Guinea, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Timor Timor yang selama ini telah dilakukan secara tradisional oleh petani setempat dijadikan sumber kekuatan dan ujung tombak mengembalikan kebanggaan Indonesia sebagai negara agraris yang diperhitungkan negeri jiran.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Joko Widodo, tak hanya mengamanatkan pada Kementerian Pertanian. Presiden meminta kementerian terkait lain seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyokong upaya petani untuk mengembalikan kejayaan pertanian.

Sebagai contoh yang nyata, program pembangunan 3.000 embung untuk mewujudkan ketahanan pangan dilekatkan pada dana desa yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Kementerian lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak luput ditugaskan untuk menyokong Kementerian Pertanian dan Kemendes PDTT.

Kementerian tersebut diminta selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan penyediaan saluran primer dan sekunder irigasi agar sawah-sawah terairi. Hal tersebut untuk menghindari saluran jaringan irigasi tidak berada pada sawah atau sebaliknya mencetak sawah yang jauh dari saluran irigasi.

Swasembada beras bukan lagi mimpi bukan? Bila ini terus dipertahankan kelak produksi beras Indonesia bukan tak mungkin dapat merajai dunia dengan menjadi lumbung pangan dunia. Bukan tak mungkin beras akan mengikuti jejak sawit, pala, cengkeh, lada, dan kayu manis yang saat ini Indonesia telah menjadi produsen utamanya di dunia.(Destika Cahyana)