JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Data Lahan untuk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(Reading time: 2 - 3 minutes)

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Tengah, Ir. Trie Iriany Lamakampali, MM, meminta 4 kepala dinas kabupaten di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah segera menetapkan lahan yang termasuk dalam area Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Keempatnya adalah Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu. “Dinas setempat harus segera mengusulkan agar areal PLP2B masuk ke dalam RTRW daerah,” kata Trie pada Pertemuan Teknis PLP2B awal Agustus lalu di Palu.

Menurut Trie, saat ini laju penurunan luas baku sawah di Sulawesi Tengah secara keseluruhan mencapai 3.544 ha per tahun. Data tersebut mengacu pada luas baku sawah pada 2013 yang masih mencapai 159.391 ha dan pada 2015 hanya 148.759 ha. Laju penurunan tertinggi adalah Sigi diikuti Poso dan Tolitoli. “Bila ini terus terjadi, maka krisis pangan akibat berkurangnya lahan sawah tinggal menghitung waktu. Kita tidak bisa mengelak bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang ujung-ujungnya dinas pertanian,” kata Trie.

Pada tingkat provinsi upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut telah dituangkan dalam Perda No.1 tahun 2015. Pada pasal 20 perda tersebut tertuang strategi pengendalian alih fungsi lahan dengan pembersian insentif di Sulawesi Tengah berupa: pembangunan infrastruktur pertanian; pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan   varietas unggul; kemudahan mengakses informasi dan teknologi; penyediaan sarana produksi pertanian; bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

“Kita meyakini bahwa lahan pertanian tersebut hak milik pribadi, tetapi pemerintah membutuhkan keberadaan lahan tersebut. Perda tersebut mengatur kontribusi yang dapat pemerintah berikan kepada pemilik lahan,” kata Trie. Berikutnya menurut Trie, pemerintah daerah kabupaten dimungkinkan untuk merevisi Perda RTRW sekaligus menyesuaikan dengan Perda yang dikeluarkan oleh provinsi. Dari 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, umumnya perda RTRW dikeluarkan pada periode 2011—2012 sehingga data luasan lahan pertanian masih yang lama.

Terkait upaya memperbarui data lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut, Dinas Provinsi Sulawesi Tengah meminta Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Kementerian Pertanian, untuk membantu menyediakan data tanah dan kesesuaian lahan di setiap kabupaten di Sulawesi Tengah. Menurut Dr. Dedi Nursyamsi, M.Agr, kepala BBSDLP, ketigabelas kabupaten di Sulawesi Tengah telah rampung dipetakan tanah dan kesesuaian lahannya sehingga dapat menjadi panduan pemerintah daerah menentukan lahan pertanian berkelanjutan.

“Dari peta tanah dan kesesuaian lahan tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan lokasi lahan yang akan dipertahankan dengan tepat dan akurat,” kata Dedi. Menurut Dedi, peta-peta tersebut juga terbukti handal untuk mendukung program pemerintah pusat lain seperti pencapaian swasembada pangan, lumbung pangan berbasis ekspor di wilayah perbatasan, dan penyangga pangan kota besar. Pada acara temu teknis tersebut Dedi menyerahkan peta-peta tersebut kepada semua dinas pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah. (Destika Cahyana