JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Indonesia Siap Rilis Peta Karbon Organik Tanah

(Reading time: 2 - 3 minutes)

Indonesia siap terlibat aktif dengan Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) dalam merayakan World Soil Day pada 5 Desember 2017 mendatang. Indonesia melalui Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Balitbang, Kementan, telah menyelesaikan peta karbon organik tanah Indonesia yang akan dirilis oleh FAO.

“Setiap negara diminta FAO membuat peta karbon organik tanah untuk dirilis dalam peta karbon organik tanah global,” kata Dr. Yiyi Sulaeman, SP, MSi peneliti di BBSDLP yang menjadi ‘komandan’ pembuatan peta karbon organik tanah. Menurut Yiyi, selama ini peta skala global yang dirilis FAO selalu dibuat dengan mekanisme top down. Maksudnya, peneliti di FAO yang mengerjakan lalu dipublikasi ke seluruh dunia.

Mekanisme tersebut, menurut Yiyi, membuat peta-peta yang dihasilkan FAO tingkat akurasinya rendah. Sementara negara yang bersangkutan sulit untuk memperbarui kesalahan. Kini, setelah mendapatkan usulan dari Indonesia, FAO bersedia mendidik sumberdaya di setiap negara untuk membuat peta karbon organik tanah yang kemudian disatukan dalam peta global.

Indonesia sendiri, menurut Yiyi, telah mempersiapkan peta karbon organik tanah sejak 4-5 tahun lalu dengan cara membangun basis data yang kuat tanpa bantuan FAO. Dengan demikian metodologi yang digunakan Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain.

“Intinya sekarang partisipasi setiap negara lebih tinggi karena pendekatannya bottom up. Peneliti di negara yang bersangkutan juga lebih tahu kondisi wilayah kajian studinya,” kata Yiyi pada acara diskusi Peta Karbon Organik Tanah yang digelar BBSDLP akhir pekan lalu. Pada diskusi tersebut berbagai akademisi dari universitas diundang untuk mengevaluasi dan menyempurnakan peta sebelum dikirimkan ke FAO. Sebut saja Prof. Dr. Tualar Simarmata dari Unpad dan Dr. Suwardi dari IPB.

Yiyi mengakui tentu saja peta yang dibuat setiap negara pun tidak seratus persen tanpa kesalahan dan berakurasi tinggi. Namun, dengan menguasai metodologi pembuatannya, maka peneliti di negara yang bersangkutan dapat memperbarui peta yang dihasilkan seiring dengan perkembangan penelitian di setiap negara. “Intinya peta yang dihasilkan harus bersifat soil community participation. Setiap ada data baru, maka peta dapat dengan mudah diperbarui,” kata Yiyi.  

Menurut Dr. Husnain, kepala Balai Penelitian Tanah, Bogor, upaya yang dilakukan Yiyi patut diacungi jempol sebagai basis data karbon organik di Indonesia. “Untuk Indonesia ini yang pertama kali. Bahkan, untuk dunia pun saya yakin negara lain masih banyak yang belum selesai mengerjakannya,” kata Husnain. Namun demikian, menurut Husnain, peta yang dihasilkan harus terus diperbarui karena kadar karbon organik tanah berhubungan erat dengan land use and land cover.

Contohnya saja tanah yang sama dapat memiliki kadar karbon organik berbeda bila land use and land cover berbeda. “Tanah yang sama dengan tutupan hutan bisa memiliki kadar C organik 6—8%, tetapi begitu dibuka dalam hitungan setahun dapat drop menjadi kurang dari 2%,” kata Uut.

Prof. Dr. Tualar Simarmata dari Universitas Padjajaran, Bandung, juga mengapresiasi rilis peta karbon organik tanah yang akan dilakukan BBSDLP. “Untuk kepentingan rakyat Indonesia tinggal disederhanakan kriterianya menjadi bahasa yang mudah dipahami. Misal bila karbon organik rendah tanah tergolong sakit, sementara yang karbon organik tinggi tergolong tanah sehat. Itu jauh lebih dipahami masyarakat,” kata Tualar.

Menurut Dr. Dedi Nursyamsi, M.Agr, kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), karbon organik tanah memang  merupakan indikator utama kualitas tanah. “Karbon organik tanah bila di manusia mirip tensi darah. Setiap dokter sebelum memeriksa pasien pasti meminta asistennya mengukur tensi,” kata Dedi. (Destika Cahyana)