JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Info Terkini

Akurasi Data Gambut untuk Masa Depan

(Reading time: 1 - 2 minutes)

“Pemutakhiran data harus dilakukan secara terus menerus dengan melibatkan banyak pihak,” kata Dr. Kusumo Nugroho, pada acara seminar rutin yang dilaksanakan Rabu (12/7), di Sinematografi di Balai Besar Penelitian Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP).

Menurut Kusumo, untuk data sumberdaya lahan yang ditunjuk menjadi wali data tanah--termasuk lahan gambut—adalah BBSDLP yang juga selalu melakukan pemutakhiran data. Proses pemutakhiran data lahan gambut dari data lama tersebut telah dimulai sejak 2011 dan masih berlangsung hingga kini.

Kusumo mengungkapkan hasil pemutakhiran data spasial lahan gambut tahun 2011 oleh para peneliti di BBSDLP telah di terbitkan oleh Wetland International yang saat ini digunakan untuk mendukung penyusunan peta PIPIB (Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru di hutan alam primer dan lahan gambut). “Saat ini peta PIPIB sudah terbit yang ke-11. Proses tersebut terus berlanjut hingga yang ke-12 masih proses penyusunan” ujarnya.

Pemutakhiran peta dilakukan karena banyaknya lembaga lain di luar Kementerian Pertanian yang memanfaatkan peta tersebut. Data sebaran dan luasan lahan gambut menjadi bahasan krusial karena menyangkut investasi dan perundang–undangan sehingga pemutakhiran harus dilakukan hati – hati. “Dengan begitu (pemutakhiran) kedetilan dan keakuratan data dapat lebih ditingkatkan serta dipertanggung jawabkan” ujar Kusumo.

Dalam seminar tersebut juga dihadirkan Dr. Rizatus Shofiati sebagai narasumber. Beliau adalah peneliti di bidang remote sensing di BBSDLP. Rizatus membahas mengenai Standing Crop (SC) yaitu sistem yang memanfaatkan teknologi remote sensing untuk melihat sebaran luas sawah dan fase pertumbuhan tanaman.

“Awalnya standing crop ini hanya digunakan untuk menganalisis tanaman padi, namun sekarang sudah dikembangkan juga untuk menganalisis sebaran serta fase pertumbuhan tanaman jagung dan tebu” ujar Rizatus.

Rizatus mengatakan “awal pemanfaatan standing crop tersebut karena dulu data BPS yang tersedia masih berupa data tabular, sehingga kita tidak bisa tahu spesifik lokasinya dimana dan fase pertumbuhan tanamannya sudah sampai fase mana, dengan adanya standing crop ini kita dapat memperoleh informasi data yang lebih detail, real time, cepat dan akurat”.

Sampai saat ini sistem standing crop sudah menghasilkan peta sawah baku, peta kekeringan, dan peta standing crop itu sendiri.

 

Dengan pemanfaatan tersebut diharapkan informasi fase pertumbuhan yang dihasilkan dapat memudahkan estimasi waktu tanam, panen, dan produksi. Sehingga perencanaan kebijakan pertanian lebih mudah di implementasikan di masyarakat (Laela Rahmi dan Nunik Rachmadianti)

 

Mahasiswa Australia Soroti Lahan Gambut Indonesia

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Bogor, 10 Juli 2017. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian menerima kunjungan sejumlah mahasiswa dari Sidney Univerisity – Australia.  Kunjungan tiga belas mahasiswa tersebut dinilai sangat penting dan bermanfaat bagi para mahasiswa maupun pihak universitas dalam memahami kondisi pertanian dan sumberdaya lahan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Kerjasama dan Hasil Penelitian (KSPHP), Dr. Yiyi Sulaeman, MSc. mewakili Kepala BBSDLP menyampaikan sambutan dan memaparkan tentang profile BBSDLP dan pertanian secara umum di Indonesia.

Pada kunjungan yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut juga dipaparkan tentang lahan gambut di Indonesia dengan topik Indonesia Peatland: current research policy, issues and way forward yang disampaikan oleh Prof. Fahmudin Agus.

Dalam pemaparannya Fahmudin menyampaikan kondisi lahan gambut, isu lingkungan terkait lahan gambut, pemanfaatan lahan gambut di Indonesia, serta beberapa hasil penelitian dan teknologi pengelolaan lahan gambut yang diterapkan di Indonesia. Dalam paparannya Fahmudin juga menyampaikan peran dan kesungguhan pemerintah dalam penanganan isu lingkungan tentang gambut, antara lain dengan terbentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG) dan hadirnya Peraturan Pemerintah No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

 “Kunjungan ini sangat penting dan bermanfaat bagi para mahasiswa. Kami mendapatkan gambaran utuh tentang pertanian dan juga lahan gambut yang disampaikan oleh para ahli dari Indonesia,”  demikian papar Profesor Budiman Minasti yang mengepalai rombongan tersebut. Kunjungan ini juga membuka peluang kerjasama penelitian bagi kedua belah pihak demikian papar Budiman.

Pada sesi diskusi para mahasiswa tersebut secara aktif bertanya tentang pertanian di Indonesia. Mereka juga secara lugas menyoroti isu-isu lingkungan, sosial ekonomi, dan isu global lainnya berkenaan dengan lahan gambut di Indonesia. Pertanyaan yang juga penting adalah bagaimana memanfaatkan teknologi remote sensing untuk pengelolaan lahan gambut.

Kesungguhan mereka dalam menyoroti dan mempelajari lahan gambut di Indonesia juga dibuktikan dengan rencana kunjungan ke Provinsi Riau pada hari berikutnya. Mereka akan mengunjungi dan mengamati langsung beberapa lokasi lahan gambut  yang ada di Riau.

Minat mereka untuk mempelajari Indonesia dari aspek pertanian juga sangat tinggi, beberapa mahasiswa menyampaikan keinginan mereka untuk mempelajari kondisi sumberdaya lahan di Indonesia melalui pendekatan teknologi pemetaan tanah digital atau digital soil mapping.  (Saefoel Bachri).

 

 

Bawang Putih akan Dikembangkan di Logandeng

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Mahalnya harga bawang putih beberapa waktu lalu membuat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul memutar otak. Rencananya varietas bawang putih akan dikembangkan di Gunungkidul agar dapat mencukupi kebutuhan dan tidak terpengaruh dengan kenaikkan harga.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Bambang Wisnu Broto Kebutuhan akan bawang putih di Kabupaten Gunungkidul masih bergantung pasokan dari daerah lain. Hal ini berakibat sering terjadinya lonjakan harga jika terjadi kelangkaan.

Untuk itu pihaknya berencana mengembangkan komoditas bawang putih di Gunungkidul. “Kami baru mencari varietas yang cocok, untuk bawang putih yang dapat ditanam di sini. Lokasinya ada di Desa Logandeng, yang dulu sempat menjadi pusat bawang putih,” ujarnya, Minggu  (9/7/2017).

Menurutnya Logandeng dipilih karena lokasinya cocok untuk pengembangan bawang putih. Ia pun kini tengah menjalin kerja sama dengan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) DIY, untuk mencari varietas yang cocok untuk ditanam.

Dia bercerita, bawang putih pernah ada dan ditanam di Gunungkidul pada tahun 1990 lalu. Namun lahannya terbatas, jumlah petani yang menanam sedikit. Dan kini pun sudah tak bersisa lagi.

Sedikitnya petani yang menanam bawang putih ini dikarenakan lahan yang ada di Gunungkidul tidak cocok untuk pertumbuhan bawang. Pasalnya bawang putih membutuhkan lokasi yang tinggi dan ketersediaan air yang melimpah. Data tersebut berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk pengembangan Bawang Putih yang dilakukan oleh  Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP).

Akibatnya tidak ada pasokan bawang putih dari Gunungkidul sendiri. Sehingga membuat harga komoditas ini melonjak tinggi pada waktu – waktu tertentu, seperti saat momen lebaran lalu.

“Kami masih bergantung dari daerah lain seperti Brebes, Pemalang, Wonosobo, Boyolali dan Karanganyar. Di sini tidak ada yang menanamnya. Sehingga sangat mungkin terjadi kelangkaan dan lonjakan harga bawang putih,” ujar Bambang.

 

 

Menakar Model Pertanian Korporasi

(Reading time: 3 - 5 minutes)

Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia pada 31 Maret 2017 di Semarang, Jawa Tengah, telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kebijakan pangan untuk mengoptimalkan pengelolaan pangan yang terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan.

Salah satu rekomendasi tersebut adalah mendorong peningkatan produksi dan pasokan pangan melalui penerapan korporasi atau pertanian korporasi (cooperative farming) dan pembentukan badan usaha milik petani (BUMP).

Penerapan pertanian korporasi yang nantinya dikelola oleh BUMP diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha tani.   Lahan-lahan sempit (0,25 hektar) yang dimiliki petani akan disatukan jadi hamparan lahan pertanian yang lebih luas (di atas 50 ha) melalui suatu perjanjian kerja sama yang pengelolaannya  kemudian diserahkan ke BUMP.  Dengan hamparan usaha tani yang relatif luas diyakini akan memudahkan penerapan sistem pertanian modern dan penggunaan mesin-mesin pertanian: mulai dari pengolahan tanah, tanam hingga panen.  Selain itu, BUMP dapat dengan mudah mendapatkan akses pendanaan dari bank-bank komersial.

Konsep yang ditawarkan pemerintah tersebut terlihat sangat menjanjikan dan dapat mengangkat daya saing produk-produk pertanian Indonesia, khususnya beras, jagung, dan kedelai. Produktivitas usaha tani akan meningkat signifikan dan pada gilirannya akan mengurangi besaran subsidi input usaha tani yang harus disediakan oleh pemerintah. 

Meski demikian, konsep tersebut akan menjadi bumerang jika tak dilaksanakan secara tepat dan benar.  Tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan petani justru dapat berbalik lebih menyengsarakan petani kecil, dan yang mengambil keuntungan besar adalah pemilik modal.

Pengalaman Brasil

Model pertanian korporasi berhasil dikembangkan Pemerintah Brasil sejak pertengahan 1960-an.  Program modernisasi pertanian skala luas yang berpusat di kawasan Cerrado, Brasil, telah berhasil mengubah hutan sabana menjadi ladang pertanian modern penghasil utama jagung, kedelai, dan tebu.

Pada akhir 1960-an, Brasil belum ada dalam peta sebagai eksportir kedelai dan jagung dunia. Akan tetapi, sejak 2007 telah menjadi negara pengekspor utama dunia untuk kedelai dan jagung.  Bahkan pada 2015, Brasil berhasil melampaui nilai ekspor kedelai Amerika Serikat, dengan nilai ekspor  21 miliar dollar AS, yang berarti menguasai 41 persen pangsa pasar kedelai dunia.

Pada 2017, Brasil menargetkan peningkatan produksi kedelai menjadi 102 juta ton dari lahan pertanaman kedelai seluas 33,3 juta ha.  Sementara nilai ekspor jagung Brasil pada 2015 sebesar 5 miliar dollar AS, merupakan kedua terbesar setelah AS sebesar 8,7 miliar dolar AS.

Pengembangan kawasan pertanian di Cerrado diawali dengan mengundang investor dari luar negeri untuk menanamkan modal di kawasan tersebut.  Respons investor sangat besar karena didukung perubahan  regulasi yang memudahkan investor luar negeri, baik badan usaha maupun individu,  mengakuisisi lahan tanpa batasan luas.

Pada 1992, sekitar 2,6 juta ha lahan telah dikuasai oleh investor luar negeri yang umumnya datang dari Portugal, Jepang, Italia, Lebanon, Spanyol, Jerman, dan Belanda.  Lima belas tahun kemudian meningkat menjadi 5,6 juta ha.   Pada saat ini, sekitar 44 persen dari 200 juta ha total luas kawasan Cerrado telah disulap menjadi kawasan pertanian modern.   Wilayah pengembangan pertanian berpusat di Provinsi Mato Grosso, Goias, Sao Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, dan Bahia.

Pada kenyataannya, pengembangan lahan pertanian skala luas di Cerrado oleh investor bermodal kuat tidak secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang umumnya petani.  Penguasaan lahan besar-besaran oleh pengusaha besar melalui sistem akuisisi lahan telah meminggirkan masyarakat setempat dari lahan yang sebelumnya mereka garap.

Ketersediaan lapangan kerja pun tak berbanding lurus dengan berkembangnya areal pertanian.  Modernisasi pertanian dengan menerapkan sistem pertanian monokultur kedelai dan jagung hanya menyediakan 0,5 lapangan kerja per ha,  jauh lebih kecil dibandingkan dengan 35 lapangan kerja per ha pada sistem pertanian konvensional atau keluarga. 

Keterlibatan petani lokal sangat terbatas dan penggunaan tenaga kerja manusia sangat minim karena hampir semua tahapan usaha tani menggunakan alat dan mesin pertanian. Model ini cenderung menggunakan pola usaha tani monokultur dibandingkan dengan mengusahakan dua atau lebih komoditas. Akibatnya, banyak warga Cerrado yang tak memiliki keahlian tersingkir dan terpaksa pindah ke perkotaan, bekerja apa adanya, dengan risiko meningkatnya angka kriminalitas di kota-kota besar Brasil.

Alternatif model

Belajar dari pengalaman Brasil dalam pengembangan lahan pertanian modern di Cerrado melalui penguasaan lahan oleh pengusaha besar, tampaknya perlu dipertimbangkan implementasinya di Indonesia.  Penerapan model Cerrado ini akan berhadapan dengan isu akuisisi lahan oleh investor yang mengalihkan kepemilikan lahan komunal menjadi lahan milik investor.

Bagi masyarakat, lahan merupakan tempat interaksi sosial, mencari nafkah dan memenuhi kehidupan sehari-hari, dan juga tempat keramat keluarga. Hilangnya hak atas tanah diartikan sebagai hilangnya identitas keluarga dan identitas suku.

Model pertanian kooperatif dapat menjadi pilihan yang lebih baik.  Dalam model ini dibentuk kelembagaan kerja sama ekonomi sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi lahan menjadi satu hamparan, tetapi dengan tetap menjamin kepemilikan lahan masing-masing petani.   Model ini dapat dicapai efisiensi usaha, standardisasi mutu, dan efektivitas serta efisiensi manajemen pemanfaatan sumber daya secara maksimal.

Penyatuan lahan petani yang sempit dalam satu manajemen yang mencapai skala ekonomi (50-100 ha) memberikan peluang pengelolaannya dapat menggunakan mesin pertanian. Pemangku kepentingan yang terlibat adalah petani sebagai pemegang saham sekaligus pekerja yang digaji, pengusaha yang menyediakan modal usaha, dan pemerintah sebagai penyedia infrastruktur pendukung. Model ini telah diuji coba Departemen Pertanian pada tahun 2000 di Jawa Barat, Jawa Tengah,  Jawa Timur, dan sejumlah lokasi lainnya di luar Jawa pada tanaman padi sawah dengan hasil yang cukup baik.

Model lainnya adalah usaha tani kolektif yang lebih menekankan pada pembentukan manajemen bersama tanpa adanya konsolidasi fisik lahan.  Dalam model ini, petani membentuk badan usaha bersama, di mana petani bertindak sebagai pemilik sekaligus pekerja pada lahannya masing-masing.  Badan usaha bertindak mewakili anggotanya dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam hal penyediaan modal usaha, sarana dan prasarana produksi, pasca- panen, dan pemasaran. 

Pada akhirnya, model mana pun yang dipilih dalam mengimplementasikan rekomendasi kebijakan pangan, targetnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, pemerataan pembangunan, dan mencegah makin lebarnya ketimpangan struktur penguasaan lahan.  Keberpihakan tetap pada pemberdayaan petani kecil untuk meningkatkan posisi tawar dalam era persaingan pasar bebas.(Achmad Rachman)

Pertanian Indonesia Masuk Peringkat 25 Besar Dunia

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Hasil riset Food Sustainability Index (FSI) 2017 pada bidang pertanian sangat menggembirakan, Indonesia masuk peringkat 25 besar dunia, sebagai satu-satunya negara ASEAN yang disurvei serta hasilnya mengalahkan negara besar lainnya. Ini prestasi luar biasa di bidang pertanian setelah sebelumnya Juni 2016 lembaga riset EIU juga merilis bahwa Indonesia peringkat 71 dari 133 negara dengan peningkatan terbesar di dunia dengan skor 2,7 pada Global Food Security Index (GFSI).

Riset tersebut dilakukan oleh The Economist Intelligent Unit (EIU) dan Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN) Foundation yang merilis Indeks Keberlanjutan Pangan atau Food Sustainability Index (FSI) yang diumumkan pada Desember 2016 melalui situs resminya http://foodsustainability.eiu.com/country-ranking/.

Riset  FSI disusun dari 58 indiaktor mencakup empat aspek yakni: secara keseluruhan (overall), pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), kehilangan/susut pangan dan limbah (food loss and waste) serta aspek gizi (nutritional challenges).

Secara keseluruhan (overall), Indonesia berada di peringkat 21 dengan skor 50,77 setelah Brasil serta mengalahkan Uni Emirat Arab, Mesir, Arab Saudi, dan India.

Untuk sustainable agriculture, Indonesia bercokol di rangking 16 (skor 53,87) setelah Argentina serta mengalahkan Cina, Ethiopia, Amerika Serikat, Nigeria, Arab Saudi, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan India. Indonesia mendapat skor tinggi pada ketersediaan sumberdaya air yang melimpah, rendahnya dampak lingkungan sektor pertanian pada lahan, keanekaragaman hayati lingkungan, produktivitas lahan, serta mitigasi perubahan iklim.

Sementara itu, dari aspek food loss and waste, Indonesia bertengger di peringkat 24 (skor 32,53) setelah Uni Emirat Arab dan mengalahkan Arab Saudi. Pada aspek ini Indonesia termasuk dalam kategori sedang dalam upaya mengatasi masalah kehilangan makanan (food loss).

Selanjutnya aspek nutritional challeges, Indonesia masuk peringkat 18 (skor 56,79) setelah Brasil serta berada di atas Turki, Rusia, Mesir, Meksiko, Afrika Selatan, Nigeria, dan India. Pada kategori ini Indonesia dipandang mampu mengatasi masalah defisiensi micronutrient, prevalensi kelebihan gizi, kurang gizi, kelebihan gula, serta mampu membeli makanan segar.

Peneliti senior INDEF Sugiyono, mengatakan “saya apresiasi hasil riset EIU. Faktanya memang pada era Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini banyak terobosan dan hasilnya menakjubkan.  “Ini bisa dilihat kasat mata pada saat Ramadhan dan Idul Fitri kemarin pasokan melimpah dan harga stabil, dulu-dulu setiap hari raya lebaran harga pangan bergolak”.

Lebih lanjut Sugiyono menyatakan prestasi selanjutnya dapat dilihat data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa sektor pertanian pada Triwulan-I 2017 tumbuh pesat 15,59 persen. Pertumbuhan ini terutama ditopang dari subsektor tanaman pangan yang naik 92,77 persen. 

Dengan adanya hasil tersebut Menteri pertanian Andi Amran Sulaiman berharap ke depan Indonesia menjadi 10 negara terbesar  dunia di bidang pangan. (Laela Rahmi)