JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Info Terkini

Sukses Swasembada Joko Widodo

(Reading time: 3 - 5 minutes)

Hanya dalam waktu 2 tahun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo, berhasil mengembalikan kejayaan Indonesia 32 tahun silam dengan berswasembada beras sepanjang 2016.

Sukses itu mengulang swasembada beras Indonesia yang dipuji dunia pada 1984. Di tangan Presiden Joko Widodo, hal yang mustahil menjadi mungkin dengan slogan: Indonesia Kerja Bersama.

Prestasi itu layak diapresiasi karena selama 3 dasawarsa lebih Indonesia terperangkap jebakan impor beras. Presiden Joko Widodo melalui Menteri Pertanian berhasil memastikan para petani tetap panen dan memberi makan 258,48-juta jiwa penduduk meskipun pada 2016 Indonesia tengah dilanda la nina alias musim kemarau basah yang rawan banjir.

Padahal ketika la nina melanda pada 1999, Indonesia harus mengimpor 5,04-juta ton beras, untuk memberi makan 204,78-juta jiwa. Setahun sebelumnya, saat Indonesia diserang el nino, Indonesia juga terpaksa mengimpor 7,1-juta ton beras untuk memberi makan 201,54-juta jiwa. Kuncinya dengan mencari biang keladi mengapa Indonesia selalu impor setiap tahun?

Biang keladinya ternyata Indonesia selalu mengalami paceklik abadi setiap tahun karena setiap Juli—September luas tanam bulanan padi hanya 500—600-ribu ha. Solusinya ternyata sederhana. Presiden Joko Widodo melalui Menteri Pertanian meminta semua insan pertanian di tanah air menjaga luas tanam bulanan padi pada Juli—September secara nasional minimal 900-ribu ha.

Satu juta hektar
Pada 2017 angka itu ditingkatkan menjadi minimal 1-juta ha per bulan. Upaya tersebut dikenal dengan kebijakan upaya khusus (Upsus) beras dan antisipasi el nino & la nina pada 2015—2016. Berikutnya program ini tak hanya untuk mewujudkan swasembada beras, tetapi juga untuk komoditi pangan lain seperti jagung, kedelai, cabai, bawang merah, dan induk sapi bunting.

Sejak itu pemerintah memantau secara harian luas tambah tanam (LTT) padi dari Sabang sampai Merauke dengan mengerahkan aparat Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, dan TNI.

Pemerintah juga membuat sistem pengawasan ketat untuk memantau luas tambah tanam harian dengan melibatkan seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, dan eselon 3 di Kementerian Pertanian.
Setiap pejabat eselon 3 ke atas—apapun tupoksinya—ditugaskan menjadi penanggung jawab provinsi dan penanggung jawab kabupaten yang memantau kinerja para kepala dinas provinsi dan kepala dinas kabupaten di seluruh Indonesia.

Mereka wajib memastikan setiap sawah di provinsi, kabupaten, dan kecamatan yang menjadi tanggungjawabnya ditanami sesuai target masing-masing. Pemerintah juga meminta TNI dari level desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi untuk turut serta memantau luas tambah tanam tersebut.

Presiden Joko Widodo juga meminta Kementerian Pertanian berkoordinasi lebih erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agar luas tanam tersebut tercatat secara akurat di BPS yang menjadi rujukan resmi. Penulis yang bergelut di Kementerian Pertanian, merasakan betul bagaimana setiap pejabat di Kementan setiap minggu berada di lapangan berinteraksi dengan petugas dinas di tingkat kecamatan, babinsa, dan petani.

Program Upsus yang menggerakkan penanaman padi juga diimbangi dengan program Sergab atau serap gabah. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Bulog, dan TNI memastikan setiap gudang Bulog menyerap gabah secara optimal dengan harga dasar yang telah ditetapkan yang tidak merugikan petani bila harga sedang jatuh. Pada Maret 2017 tim sergab nasional berhasil menyerap gabah yang setara 425.555 ton beras. Angka itu naik 153% dibanding Maret 2016 setara 167.950 ton beras.

Dari program Upsus pula terungkap bahwa tidak benar Indonesia mengalami defisit pangan secara keseluruhan. Dari 416 kabupaten di tanah air, sebanyak 257 kabupaten surplus beras.

Hanya 159 kabupaten yang defisit dan sebetulnya dapat dipenuhi dari wilayah-wilayah yang surplus. Sebagai contoh Pulau Jawa yang selama ini seolah-olah diberitakan paling defisit pangan ternyata 70 kabupaten surplus beras dan hanya 15 kabupaten yang defisit yang kemudian dipenuhi kekurangannya melalui perdagangan lintas kabupaten.

Demikian pula wilayah di luar Jawa. Di Sumatera 86 kabupaten surplus dan hanya 34 yang deifisit. Di Kalimantan 31 kabupaten surplus dan hanya 16 yang defisit. Pun di Sulawesi 50 kabupaten surplus dan hanya 20 defisit. Hanya di Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara yang jumlah kabupatennya lebih banyak defisit ketimbang yang surplus beras.

Namun, hal tersebut dapat dipahami karena secara tradisional makanan pokok mereka bukan beras sehingga tradisi mereka bertanam padi, terutama Papua, masih lemah.

Banyak terobosan
Selain program Upsus dan sergab, Presiden Joko Widodo juga menelurkan banyak terobosan di bidang pertanian seperti pengembangan kawasan pertanian di wilayah perbatasan agar ekspor komoditas pertanian yang selama ini dianggap mustahil menjadi lebih mungkin. Dengan membangun sentra pertanian di kawasan perbatasan, maka kendala jarak dan transportasi yang selama ini menjadi faktor pembatas dapat diatasi.

Sistem pertanian organik di kawasan perbatasan juga membuat hasil panen dibandrol konsumen negeri tetangga lebih tinggi. Pada era pemerintahan ini, ekspor beras ke Papua New Guinea, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Timor Timor yang selama ini telah dilakukan secara tradisional oleh petani setempat dijadikan sumber kekuatan dan ujung tombak mengembalikan kebanggaan Indonesia sebagai negara agraris yang diperhitungkan negeri jiran.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Joko Widodo, tak hanya mengamanatkan pada Kementerian Pertanian. Presiden meminta kementerian terkait lain seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyokong upaya petani untuk mengembalikan kejayaan pertanian.

Sebagai contoh yang nyata, program pembangunan 3.000 embung untuk mewujudkan ketahanan pangan dilekatkan pada dana desa yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Kementerian lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak luput ditugaskan untuk menyokong Kementerian Pertanian dan Kemendes PDTT.

Kementerian tersebut diminta selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan penyediaan saluran primer dan sekunder irigasi agar sawah-sawah terairi. Hal tersebut untuk menghindari saluran jaringan irigasi tidak berada pada sawah atau sebaliknya mencetak sawah yang jauh dari saluran irigasi.

Swasembada beras bukan lagi mimpi bukan? Bila ini terus dipertahankan kelak produksi beras Indonesia bukan tak mungkin dapat merajai dunia dengan menjadi lumbung pangan dunia. Bukan tak mungkin beras akan mengikuti jejak sawit, pala, cengkeh, lada, dan kayu manis yang saat ini Indonesia telah menjadi produsen utamanya di dunia.(Destika Cahyana)

 

Telaah - Watak Beras Yang Berbeda

(Reading time: 4 - 8 minutes)

Aksi Satgas Pangan menyita gudang beras PT Indo Beras Unggul (PT IBU) di Kedungwaringin, Bekasi, pekan lalu, benar-benar menyita perhatian publik di dunia nyata maupun dunia maya. 

Beragam opini, twit, dan meme bermunculan merespon aksi satgas pangan. Publik terbelah menjadi pro dan kontra.

Lalu, pemerintah atau pelaku usaha yang salah? Tulisan ini tak akan terjebak menghakimi pemerintah atau pelaku usaha, biarkan penegak hukum membuktikan.  

Artikel ini hendak melukiskan watak bisnis komoditas pertanian secara umum beserta pengecualiannya pada komoditas tertentu.

Pertama, benarkah kualitas hasil panen dapat ditingkatkan? Jawabannya kualitas hasil panen tidak dapat ditingkatkan, tetapi hanya dapat dipertahankan.  

Walaupun demikian, dalam praktik pascapanen pertanian dikenal istilah sortasi dan grading, yaitu memilah dan mengelompokkan hasil panen pada kriteria tertentu, seperti bobot atau warna.    

Sebut saja petani memanen 500 kg jeruk pada suatu masa. Petani cerdas akan memisahkan dan mengelompokkan menjadi 4 kelas kualitas buah jeruk.

Misal yang bobotnya sekilo 5 sampai dengan 6 buah (kualitas A), sekilo 7 s.d. 10 buah (B), sekilo 11 s.d. 15 buah (C), dan sekilo > 15 buah (D). Setiap kelas tersebut memiliki harga yang berbeda-beda dengan yang paling mahal kualitas A diikuti B, C, dan D.

Umumnya prosentasi terbesar hasil panen adalah kualitas B dan C yang mencapai 70 s.d. 80 persen hasil panen. Sisanya kualitas A dan kualitas D.

"Sortasi" terjadi hampir pada semua komoditas pertanian tak terkecuali beras. Sayangnya, kebanyakan petani malas melakukan sortasi dan grading.

Petani lantas menjualnya pukul rata tanpa memandang kelas A, B, C, dan D secara curah kepada pedagang alias tengkulak. Berikutnya, para pedagang inilah yang melakukan praktik sortir dan grading sehingga mendapat nilai tambah keuntungan.

Tengkulak bahkan mengelap dan mencuci kulit jeruk hingga kinclong sehingga harganya pun lebih tinggi. Sebagian lain setelah dilap dikemas per buah dengan plastik atau busa berjala.

Sampai di sini semua pedagang, termasuk pedagang beras, sah melakukan praktik tersebut. Pada beras biasanya sortir dan grading dilakukan di penggilingan yang kemudian dilanjutkan di gudang perusahaan-perusahaan besar.

 

"Blending"

Kedua, bolehkah mencampur alias mengoplos beragam varietas dan kualitas hasil panen produk pertanian? Di Tanah Air kesan mengoplos telanjur negatif karena terkesan mencampur produk berkualitas buruk dengan produk berkualitas baik untuk mendapat harga dengan kualitas baik. Padahal, mengoplos juga dapat bermakna positif.

Mengoplos atau mencampur produk pertanian merupakan sebuah seni dan teknik dalam teknologi pascapanen yang kemudian sering kali menjadi rahasia dagang atau rahasia turun-temurun.

Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah blending. Seni blending yang terkenal pada komoditas kopi dan teh. Sebuah produsen kopi akan mencampur kopi dari beragam daerah dengan komposisi tertentu sampai memperoleh cita-rasa yang tetap.

Produsen tertentu juga bisa mencampur arabika, robusta, dan liberika untuk mendapat tingkat kekentalan, aroma, dan rasa khas yang stabil.

Tujuan lainnya adalah agar konsumen tidak dapat mendeteksi perbedaan rasa pada cicipan saat pembelian pertama, kedua, dan seterusnya meskipun terjadi perbedaan tempat dan waktu panen.

Pantas Starbuck memiliki 30 resep "blending" kopi dari seluruh dunia yang setiap resep punya rasa khas. Pun merk-merk kopi lain punya rasa yang sama. Bahkan, untuk teh, blending juga dilakukan oleh pedagang kecil.

Pedagang nasi uduk di sudut Bumi Serpong Damai, mencampur 2 s.d. 3 merek teh dengan komposisi tertentu setiap menggodok teh. Hasilnya, rasa teh di pedagang tersebut tidak dapat ditemui pada merek apa pun sehingga tidak dapat ditiru siapa pun.

Pada beras mencampur beragam varietas untuk mendapatkan cita rasa yang pas juga lazim. Tradisi rumah makan asal Padang di daerah asalnya adalah menyajikan nasi dengan rasa pera dari varietas lokal. 

Namun, saat mereka membuka rumah makan padang di berbagai daerah mereka akan mencampur beras yang pera dengan beras lain.

Di Jawa Barat pemilik rumah makan padang akan mencampur dengan beras agak pulen untuk menyesuaikan dengan konsumennya. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta mereka akan mencampur dengan beras yang lebih lembut.

Sementara itu, di Kalimantan Selatan, mereka akan mencampur beberapa varietas agar rasanya agar tetap disukai konsumen Suku Banjar yang suka rasa pera, tetapi masih disukai pembeli Suku Jawa yang banyak tinggal di sana yang suka nasi lembek dan pulen. Di Papua komposisi campuran mereka beda lagi.

Di kota urban yang tersebar di Pulau Jawa dengan sering kali masyarakatnya bercampur baur. Sebuah keluarga: ayah, ibu, anak, dan menantu yang tinggal bersama terdiri atas beragam suku sehingga beras blending menemukan pangsa pasarnya karena memiliki tingkat kepulenan dan aroma yang berbeda-beda.

Teknik yang paling lazim adalah blending dengan 85 s.d. 90 persen beras dengan kepulenan biasa dicampur 10 s.d. 15 persen beras pulen yang beraroma. Pangsa pasarnya berupa keluarga golongan menengah ke atas.

Mereka juga gandrung pada beras kemasan, terutama dimulai saat beras impor dari Thailand yang lebih putih hadir di pasaran dengan kemasan 5 s.d. 10 kg. Warna lebih putih karena telah melalui sortasi, grading, dan sosoh berkali-kali.

Kini, setelah beras impor dibatasi, pelaku usaha di Tanah Air yang mengisi ceruk pasar yang sebelumnya diisi beras Thailand.

Pasar beras "blending" dalam kemasan makin besar melalui pemasaran di jaringan hipermarket, supermarket, dan minimarket yang sudah masuk hingga ke pinggiran kota urban.

Sampai di sini bisnis beras secara umum sama dengan bisnis komoditas pertanian lainnya. Akan tetapi, setiap mahasiswa yang pernah belajar pertanian di universitas dan mengambil mata kuliah Pengantar Ilmu Pertanian atau Pengantar Ekonomi Pertanian pasti mengerti beras memiliki nilai strategis yang berbeda dengan komoditas pertanian lain.

Beras sebagai makanan pokok rakyat Indonesia tingkat harga dan jalur tata niaganya tidak boleh murni diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Fluktuasi harga beras yang tidak terkendali dapat berdampak pada inflasi ekonomi. Kehancuran bangsa-bangsa banyak yang disebabkan oleh krisis bahan makanan pokok. Itulah sebabnya banyak negara mengatur secara khusus harga beras serta jalur tata niaganya.

Di Indonesia undang-undang yang paling terakhir mengatur beras adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang disahkan 11 Maret 2014 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada Pasal 25 Ayat (1), disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Berikutnya, pada Penjelasan UU tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 'barang kebutuhan pokok' adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.

Yang dimaksud dengan "barang penting" adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas.

Menurut UU tersebut [Pasal 25 Ayat (3)] barang kebutuhan pokok dan barang penting seperti yang dimaksud ditetapkan dengan peraturan presiden. Dalam rangka menjelaskan lebih detail Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Perpres tersebut menetapkan barang kebutuhan pokok terdiri atas: 1) barang kebutuhan pokok hasil pertanian, yaitu beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabai dan bawang merah; 2) barang kebutuhan pokok hasil industri, yaitu gula, minyak goreng, dan tepung terigu; 3) barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan, yaitu daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar, yaitu bandeng, kembung, dan tongkol/tuna/cakalang.

Sementara itu, jenis barang penting terdiri atas: 1) benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai; 2) pupuk; 3) gas elpiji 3 kilogram, tripleks, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.

Itulah yang menjelaskan mengapa bisnis beras berbeda dengan bisnis kopi atau teh. Sama halnya bisnis minyak goreng dapat diintervensi oleh Pemerintah, sementara bisnis minyak wangi atau minyak urut dapat diserahkan bebas ke pasar.

Pada barang kebutuhan pokok tersebut, undang-undang memberikan wewenang pada pemerintah mengatur harga terendah pembelian ke tingkat produsen dan harga penjualan ke tingkat konsumen.

Pada beras tujuannya sangat "clear" agar menguntungkan petani dengan menetapkan harga pembelian terendah dan menetapkan batas harga penjualan tertinggi supaya konsumen dapat menjangkau.

Bila di pasaran terjadi lonjakan harga pada barang kebutuhan pokok tersebut, Pemerintah juga diberikan wewenang untuk mengendalikan harga yang salah satunya dengan operasi pasar.

Undang-undang tersebut kemudian dioperasionalkan oleh Permendag No. 27/2017 yang menetapkan harga acuan pembelian di petani untuk gabah kering panen Rp3.700.00/kg, gabah kering giling Rp4.600,00/kg, dan harga beras Rp7.300,00/kg. Sementara itu, harga penjualan beras di tingkat konsumen Rp9.500,00/kg.

Filosofi dari penetapan rentang harga pembelian di petani Rp7.300,00/kg adalah bila harga beras di pasaran lebih rendah daripada Rp7.300,00/kg, Pemerintah melalui Bulog harus membeli dengan harga tersebut.

Sebaliknya, bila harga di pasaran lebih tinggi, petani boleh menjual kepada pelaku usaha lain dengan syarat harga jual kepada konsumen tidak melampaui harga tertinggi penjualan kepada konsumen.

Peraturan Menteri tersebut juga selalu menyesuaikan dengan kondisi pasar sehingga dapat berubah dengan melihat situasi. Contohnya saat ini sedang disosialisasikan Permendag No. 47/2017.

Selain harga, pada Perpres 71/2015 Pasal 11, juga disebutkan bahwa untuk mencegah kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.

Maksud jumlah tertentu, yaitu jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.

Selain peraturan tersebut di atas, masih ada lagi peraturan, seperti Permentan No. 3/2017 tentang Pengaturan Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah yang membagi beras premium plus I, premium plus II, premium plus III, premium I, premium II, dan kualitas rendah.

Walaupun demikian, sering kali terjadi perbedaan definisi premium di kalangan akademisi, praktisi, petani, penggilingan, maupun pelaku usaha di berbagai daerah meski kualitas beras telah ditetapkan berdasarkan SNI.

Terakhir, benarkah PT IBU bersalah? Kita tunggu penegakan hukum yang akan membuktikan PT IBU bersalah atau malah nanti dibebaskan.

Mari kita berprasangka baik pada PT IBU maupun pada penegak hukum. Yang terpenting adalah setiap pelaku usaha wajib terus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, Pemerintah wajib menyosialisasikan setiap peraturan baru yang dikeluarkan. (sumber:LKBNAntara/Destika Cahyana).

 

Satu Hektar 30 Menit

(Reading time: 3 - 6 minutes)

Penyemprotan pestisida nabati di lahan 1 hektare hanya 30 menit. 

Pesawat tanpa awak atau drone itu terbang rendah di area persawahan nan hijau. Baling-balingnya berputar cepat menyibak malai padi yang mulai bernas. Dengan arahan remot kontrol pesawat berukuran mini itu melaju sembari menyemprotkan pestisida. Cairan pestisida menyembur otomatis dari dua tangkai penyemprot. Dalam waktu kurang dari setengah jam pesawat sanggup menyelesaikan penyemprotan di lahan 1 hektare.

Peranti itu merupakan inovasi terbaru milik Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan) di Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Balingtan sengaja merancang drone khusus untuk menyemprotkan pestisida.

Teknologi mutakhir yang lahir pada 2015 itu memiliki kemampuan menyemprot 6 kali lebih cepat dibandingkan dengan penyemprotan manual.

Hemat tenaga

Dalam sekali terbang drone mampu mengudara selama 3 menit dengan membawa cairan pestisida sebanyak 5 liter. Sumber tenaga drone berasal dari baterai berkekuatan 2.200 mA. Dengan tenaga sebanyak itu drone mampu beroperasi selama 15 menit. Daya jelajahnya sejauh 500 meter. Drone berbobot 10 kg itu memiliki 8 baling-baling untuk menjaga keseimbangan selama terbang.

Di bagian bawah pesawat terdapai tangki penampung pestisida. Dua tangkai penyemprot yang dilengkapi nozel dan pompa terpasang di sisi kanan dan kiri. Sebuah kamera video terpasang untuk memantau kestabilan drone. Peranti itu beroperasi dengan bantuan dua operator. Operator pertama mengendalikan laju dan arah terbang drone. Adapun operator kedua bertugas menghidupkan sprayer.

Yang mengesankan saat drone diarahkan kembali menuju operator untuk pengisian ulang tangki pestisida maupun baterai maka drone akan terbang ke posisi terakhir penyemprotan. Dari titik akhir itu drone akan melanjutkan kembali penyemprotan. Kemampuan “mengingat” lokasi penyemprotan itu lantaran drone memiliki sistem navigasi berdasarkan global positioning system (GPS). Dengan begitu drone mampu menentukan akurasi titik awal, rute penerbangan, dan titik kembali.

Hanya dalam waktu 29 menit drone mampu menyemprot pestisida di lahan 1 hektare. Bandingkan dengan penyemprotan manual menggunakan sprayer pompa dan sprayer aki yang membutuhkan waktu hingga 175 menit atau 2,9 jam. Petani masih terbebani pula dengan biaya tenaga kerja semprot Rp70.000 per orang setiap hari—harga tenaga kerja saat ini di Kecamatan Jakenan.

Selain itu jumlah pestisida yang terpakai saat penyemprotan manual pun lebih banyak. Menurut peneliti muda di Balingtan, Rina Kartikawati, S.P., M.Agr., berdasarkan hasil pengamatan di Balingtan penyemprotan sehektare sawah dengan sprayer aki menghabiskan pestisida sebanyak 142,86 liter. Adapun penyemprotan dengan pompa menghabiskan pestisida 99,05 liter per hektare.

Ramah lingkungan

Menurut Kartikawati kebutuhan pestisida penyemprotan manual lebih besar. Sebab, kerap kali tercecer dan tidak tepat sasaran sehingga banyak pestisida yang terbuang. “Penyemprotan manual dengan tenaga manusia juga kurang memperhatikan kecepatan jalan,” katanya. Yang menarik drone penyemprot pestisida milik Balingtan berprinsip ramah lingkungan.

Ketua kelompok peneliti penanggulangan dan pencemaran lingkungan, Balingtan, Dr Elisabeth Sri Hayu Harsanti, S.P., M.Sc., menuturkan bahwa drone tidak disarankan untuk aplikasi pestisida kimia. Bila hal itu dilakukan maka peristiwa yang terjadi pada 1960 di Eropa akan kembali terulang. “Saat itu mereka menyemprot pestisida dalam jumlah sangat besar dari udara,” kata Harsanti.

Akibatnya musuh alami tanaman berkurang dan tanaman menjadi rentan terserang penyakit. Oleh karena itu, penggunaan drone pestisida milik Balingtan hanya untuk penyemprotan pestisida nabati. Cara itu ditempuh sebagai upaya pencegahan serangan hama dan penyakit. Namun, bila serangan semakin sering dan besar maka tidak menutup kemungkinan penyemprotan pestisida kimia menggunakan drone.

Tentu saja dengan mematuhi dosis anjuran dan aturan penyemprotan. Harsanti menuturkan, drone membutuhkan kecakapan operator agar beroperasi optimal. “Lantaran penyemprotan dilakukan di udara maka operator harus memperhatikan kondisi cuaca,” kata Harsanti. Penyemprotan sebaiknya dilakukan saat cuaca cerah dan kecepatan angin rendah. Idealnya penyemprotan dilaksanakan pada pagi hari sebelum pukul 09.00.

Biasanya operator akan menerbangkan drone setinggi 1 meter dari tajuk agar cairan pestisida jatuh tepat mengenai tanaman. Posisi operator dengan drone cukup jauh sehingga paparan pestisida bisa dikurangi. Bandingkan dengan penyemprotan manual, posisi penyemprot dengan pestisida sangat dekat. Boleh dibilang Balingtan merupakan instansi pertama yang menginisiasi drone pestisida. 

Kepala Balingtan, Dr. Asep Nugraha Ardiwinata menuturkan, drone penyemprot pestisida merupakan teknologi baru yang sangat berguna bagi pertanian di masa mendatang.

“Penggunaan drone sebagai alat semprot pestisida masih sangat baru di Indonesia,” katanya. Banyak petani yang belum mengenal teknologi itu. Masyarakat lebih mengenal drone kamera yang lazim digunakan untuk keperluan foto dan video. Selain memiliki kecepatan dan efektivitas penyemprotan yang tinggi, drone pestisida juga bisa menjadi solusi peningkatan hasil pertanian. Asep menuturkan drone bisa digunakan untuk semua jenis lahan. Khusus untuk lahan landai atau berbukit butuh kecakapan yang tinggi untuk menerbangkan drone.

Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BB SDLP) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M. Agr menuturkan kehadiran drone untuk pertanian sangat berguna. “Drone dapat digunakan untuk pemantauan serangan hama dan penyakit tanaman, penyemprotan pestisida, dan pupuk,” kata Dedi

Baru-baru ini drone digunakan untuk mengidentifikasi luas serangan wereng cokelat yang mewabah di beberapa sentra pertanian. “Dari pantauan tersebut kita bisa menentukan tindakan penanganan yang tepat,” tutur Dedi. BB SDLP membawahi 4 balai, termasuk Balingtan. Manfaat lain drone yakni untuk verifikasi data luasan tanaman.

Tenaga kerja

Bila penyemprotan selesai maka drone bisa dilipat sehingga mudah dibawa dan disimpan. Kemunculan drone juga memberikan warna baru di dunia pertanian. Pertanian tidak lagi dipandang sebagai sektor pekerjaan yang ketinggalan zaman. “Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih kami berharap generasi muda tertarik pada sektor pertanian,” kata Asep, doktor Toksikologi Lingkungan alumnus Universitas Indonesia.

Kini sedikit sekali generasi muda yang berkeinginan bekerja di sektor pretanian. Fenomena itu juga terjadi di Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Warga setempat lebih tertarik untuk bekerja di industri pengolahan makanan. Oleh karena itu, menjelang musim tanam maupun panen perebutan tenaga kerja kerap terjadi. Dengan alasan itu pula Balingtan mendatangkan drone.

Apalagi mengingat luas lahan sawah Balingtan yang mencapai 13,8 hektare. Badan Pusat Statistik mencatat pada 2010 jumlah tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian sebanyak 38,69 juta jiwa atau sekitar 35,76% dari total penyerapan tenaga kerja. Dari jumlah itu terdapat 11,5% tenaga kerja berumur 40—44 tahun.

Pada 2012 tenaga kerja yang tidak sekolah dan tamat sekolah dasar mencapai 74,5%. Kondisi itu sangat timpang jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang bekerja di sektor industri dan jasa. Akibatnya pada 2014 hanya tersisa 35,76-juta jiwa atau 30,27% tenaga kerja yang masih bertahan di sektor pertanian. Penurunan pertumbuhan tenaga kerja paling besar tampak pada kelompok umur 15—29 tahun. Persentase penurunannya hingga 3,41% setiap tahun. Kehadiran teknologi seperti drone diharapkan mampu menarik tenaga kerja muda untuk menggeluti dunia pertanian. (Andari Titisari)

Jagung, Pesantren, dan Upsus

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Percepatan luas tambah tanam jagung terus dilakukan di Kabupaten Sigi yang menjadi salah satu lumbung pangan Provinsi Sulawesi Tengah. Target luas tanam jagung di Kab. Sigi pada MT ASEP 2017  seluas 6.862 ha dengan realisasi tanam saat ini 3,475 ha yang setara 50,64 %. “Kita terus genjot untuk mencapainya karena Sigi telah ditetapkan menjadi salah satu kawasan jagung nasional,” kata Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt. MP, kepala BPTP Balitbangtan, Sulawesi Tengah.

Menurut Andi, pemerintah telah menjalankan program Quick-Win Kabinet Kerja Pembangunan Pertanian 2015-2019 melalui penyediaan benih dengan Program UPSUS Pajale. Untuk jagung Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian ditugaskan menyediakan benih sumber varietas unggul baru (VUB) dengan preferensi tinggi di tingkat petani. “Untuk tahap awal kita lakukan penanaman dengan benih jagung Bima Uri,” kata Andi.

Pada tahun 2017 Badan Litbang Pertanian (BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah-Balit Sereal Maros) bekerjasama dengan Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Akhairat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, BPSB, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sigi dan didukung TNI melakukan pendampingan dan pengawalan sistem produksi benih jagung hibrida kepada petani di sekitar pondok pesantren di Kec. Dolo Kab. Sigi.

Awal pekan ini dilaksanakan gerakan tanam perbenihan jagung Bima Uri yang dihadiri Kepala Balitsereal Maros, Dr. Muhammad Azrai, SP.MP; Kepala BPTP Balitbangtan, Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt. MP; Pimpinan Pondok Pesantren; Universitas Akhairat; Mahasiswa Universitas Tadulako; dan para santri. Menurut kepala Balitsereal salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai swasembada jagung adalah perbaikan mutu benih. “Kita telah produksi benih hibrida untuk mensuport pengembangan jagung hibrida di Sulawesi Tengah,” kata Muhammad Azrai.

Pada kesempatan tersebut Kepala BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah juga menyampaikan benih jagung Varietas Unggul Baru (VUB) Bima Uri merupakan produk anak bangsa yang perlu dikembangkan di seluruh Indonesia. “Generasi muda petani perlu mempelajari tata cara memproduksi benih yang baik  sehingga ke depan benih hibrida dapat selalu tersedia,” kata Andi. Acara ditutup dengan penanaman perbenihan jagung bima bri dengan terlebih dahulu menanam benih jantan, kemudian akan dilanjutkan dengan baris betina. Penanaman dilakukan sistem silang Tiga Jalur(STJ). (Risna, SP)

 

Padi di Tanah Tua Lebih Rentan Terserang Wereng Batang Cokelat

(Reading time: 2 - 3 minutes)

Riset para peneliti di Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (Balitklimat), Balitbang Pertanian, mengungkap setiap peningkatan suhu udara di atas rata-rata pada musim kemarau berpeluang memicu membludaknya serangan hama wereng batang cokelat alias (WBC). “Pada musim kemarau 2017 terjadi peningkatan kelembapan dan suhu di dalam tanah sehingga serangan WBC meningkat di sebagian besar lahan sawah yang tertanami padi,” kata Dr. Aris Pramudia, peneliti Balitklimat.

Demikian keterangan Aris menjawab berbagai laporan serangan WBC di berbagai daerah seperti di Subang, Cirebon, dan Indramayu, Jawa Barat; Cilacap, Jawa Tengah; Jombang, Jawa Timur; Gianyar, Bali.

Menurut Agus, petugas penyuluh lapangan (PPL) di Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, ada kecenderungan padi yang tumbuh di tanah masam (pH kurang dari 4) dan miskin bahan organik kondisinya lebih rusak terkena serangan WBC dibandingkan padi yang tumbuh di lahan mendekati netral (pH di atas 6) dan kaya bahan organik. “Ini baru pengamatan saya di lapangan, tetapi belum bisa dikonfirmasi kebenarannya,” kata Agus.

Fakta yang ditemukan Agus menarik karena sejauh ini belum ada data riset hubungan langsung pH tanah dengan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) seperti WBC. Namun demikian, menurut Dr. Husnain, M.Sc, kepala Balai Penelitian Tanah, Bogor, pada tanah masam dan sangat masam ketersediaan unsur hara tidak optimal yang membuat pertumbuhan tanaman tidak optimal sehingga mudah terserang OPT. Tanah masam alias tanah tua juga cenderung telah mengalami desilikasi alias tercucinya silica dari sawah. Padahal, serapan silica padi 2 kali lebih tinggi dari serapan nitrogen.

“Silica telah diketahui sebagai unsur yang bertanggung jawab pada ketahanan padi terhadap serangan OPT,” kata Husnain. Silica memperkuat tubuh tanaman karena dinding sel padi yang mengandung silica menyebabkannya lebih keras. Daun padi menjadi lebih keras sehingga tidak mudah ditembus oleh tusukan mulut serangga. Dinding sel yang kaya silica juga mengandung HIPVs yang menarik musuh alami hama, dan mampu mengeluarkan enzim pertahanan seperti CAT, POD, SOD, dan ROS.

Menurut kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Bogor, Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr, perubahan iklim yang memicu ledakan hama seperti WBC harus segera diantisipasi dengan memperkuat daya tahan tanaman secara utuh.

Sebut saja dengan memperbaiki kesuburan tanah agar pertumbuhan tanaman optimal seperti pemberian bahan organik dan pupuk silica; menggunakan varietas tahan wereng batang cokelat seperti Inpari 18, Inpari 13, dan Inpari 33; pemasangan lampu perangkap serangga di sekitar pertanaman untuk memonitor keberadaan serangga; menanam bunga-bunga penghasil madu di sekitar sawah untuk menyediakan pakan musuh alami wereng.

Sementara menurut kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP), Dr. Haris Syahbuddin, DEA, temuan PPL di lapangan yang mengungkap tanah masam lebih rentan terkena serang WBC tersebut perlu diklarifikasi lagi di lokasi-lokasi lain di luar Cirebon yang terkena serangan WBC agar jumlah sampling dan potret masalahnya menjadi utuh. (Destika Cahyana)