JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Info Terkini

Cerdas Gunakan Jerami dan Varietas Unggul Agar Emisi GRK Rendah

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Program intensifikasi dilakukan untuk menjamin ketersdiaan pangan secara berkelanjutan. Namun demikian, intensifikasi harus dilakukan dengan tepat agar ramah lingkungan. Sebut saja pemberian bahan organik yang tidak tepat dan pemilihan varietas unggul yang sembarangan dapat meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sehingga mengganggu lingkungan.

Kajian pengaruh jerami padi dan varietas unggul baru terhadap emisi GRK sangat perlu dan penting dilakukan. Hal ini diungkapkan Nana Sutrisna, dkk dalam Jurnal Tanah dan Iklim Vol. 40 No.2 Tahun 2016. Penelitian ini dilakukan untuk mempertimbangkan kondisi spesifik lokasi di wilayah Jawa Barat.

Pemberian bahan organik termasuk jerami mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara dan mempertahankan kesuburan tanah. Selain itu penggunaan varietas unggul padi sangat menentukan kesuksesan budidaya padi. “Kontribusi varietas unggul terhadap produktivitas mencapai lebih 26%,” ungkap Nana.

Pengukuran emisi GRK difokuskan pada gas CH4 dan N2O pada umur 21, 42, dan 87 hst dengan menggunakan metode sungkup. Pada umur 21 dan 42 hst dekomposisi jerami masih berlangsung dan menghasilkan asam organik. Sedangkan pada umur 87 hst saat kondisi jerami telah melapuk dan tidak menghasilkan asam-asam organik sehingga fluks emisi gas CH4 rendah. Gas N2O dipengaruhi kondisi kematangan bahan organik yang diberikan. Apabila jerami semakin matang maka semakin rendah emisi N2O yang dihasilkan.

Perlakuan pada varietas menunjukkan emisi gas metan pada budidaya varietas Cisadane lebih tinggi dari IP 64 karena umur varietas Cisadane lebih panjang. Sementara varietas unggul Inpari 4 menghasilkan emisi N2O lebih tinggi dibanding varietas Inpari 14 dan Mekongga. “Jumlah biomassa daun kering Inpari 4 lebih banyak dari varietas unggul lainnya sehingga mengasilkan fluks gas N2O”, kata Nana.

Pengaruh pemberian jerami juga dapat mempengaruhi tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah produktif, dan hasil padi. Sedangkan pengaruh VUB menunjukkan varietas Inpari 4 menghasilkan padi tertinggi daripada Mekongga. (Nunik Rachmadianti)

Asuransi Pertanian Benteng Pelindung Petani

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Petani menerima dampak dan resiko paling besar akibar perubahan Iklim yang mendera sektor pertanian. Demikian hasil penelitian Dr. Woro Estiningtyas, dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Menurut Woro, untuk mensiasatinya petani harus mengalihkan resiko tersebut kepada perusahaan asuransi.

Hampir setiap tahun petani—terutama petani padi—menerima ancaman kerugian karena padi sangat rentan pada perubahan iklim yang mengakibatkan banjir, kekeringan, serta serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Padahal padi menjadi komoditas paling penting di Indonesia karena pemerintah menetapkan swasembada beras sebagai target utama. “Padi masih menjadi tanaman utama dan sumber pangan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Pemerintah khususnya Kementerian Pertanian yang menjadi tulang punggung untuk mencapainya,” kata Woro.

Lantaran itu Kementerian Pertanian mendorong petani untuk menggunakan asuransi pertanian agar target pemerintah tercapai, tetapi petani tidak menjadi pihak paling dirugikan. Petani dapat memilih perusahaan asuransi dengan biaya premi yang relatif kecil sehingga terjangkau. Salah satu perusahaan yang telah digandeng Kementan untuk asuransi pertanian adalah PT. Jasindo.

Saat ini telah berkembang beberapa tipe asuransi. Sebut saja asuransi berbasis gagal panen (failure), berbasis hasil (yield), berbasis keuntungan (revenue), dan yang terbaru saat ini berbasis indeks iklim (weather index insurance).

Petani pun telah mulai melirik program asuransi berbasis Indeks Iklim. Terlihat dari kesediaan petani membayar premi yang cukup tinggi (76%). “Ini awal yang baik bagi pengembangan Asuransi Indeks Iklim di Indonesia,” kata Woro.

Mekanisme asuransi tersebut sudah berjalan di beberapa daerah Indonesia seperti di wilayah kerja UPSUS BBSDLP di Tolitoli, Sulawesi Tengah. Dinas Pertanian Kabupaten Tolitoli membantu petani khususnya petani Padi mengatasi resiko akibat perubahan iklim, banjir, maupun OPT dengan asuransi.

Diharapkan asuransi pertanian tersebut menjadi opsi dan strategi perlindungan bagi para petani untuk menghadapi resiko akibat dampak perubahan iklim saat ini. (Laela Rahmi)

Swasembada Bawang Putih 7 Tahun Lebih Cepat

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Realisasi swasembada bawang putih dapat dipercepat pada 2019 atau tujuh tahun lebih maju dari target semula. Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah memetakan kesesuaian lahan bawang putih berdasarkan faktor tanah, iklim, dan sosio kultur masyarakat. Sebut saja dengan memilih wilayah dataran tinggi dengan kultur masyarakat setempat yang akrab dengan bawang putih sebelumnya.

Kementerian Pertanian juga bersinergi dengan kementerian lain untuk membangun sektor pertanian berdasarkan potensi dan keunggulan daerah. Untuk mencapai swasembada bawang putih dibutuhkan lahan 60.000 ha dengan asumsi kebutuhan nasional mencapai 500 ribu ton per tahun.

Lokasi pengembangan tersebar seperti di Lombok Timur, Temanggung, Enrekang, dan Solok. Beberapa waktu lalu misalnya. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman bersama dengan Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Desa dan PDT, Eko Putro Sandjojo, serta wakil gubernur NTB dan Wakil Bupati telah melakukan penanaman bawang putih di Dusun Lebak Daya, Kecamatan Sembalun Lawang, Lombok Timur. “Besarnya potensi pengembangan bawang putih ini perlu didorong dan perlu bersinergi dengan beberapa kementerian lain,” jelas Mentan. Kabupaten Lombok Timur merupakan sentra bawang putih yang memasok 52% dari luas panen nasional. 

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Desa dan PDT siap memberikan bantuan embung di Kabupaten Lombok Timur, selain itu Kementerian BUMN pun siap memberikan bantuan kredit untuk akses KUR (Kredit Usaha Rakyat). Sementara itu, Kementan siap meyediakan benih gratis bagi petani. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan ketahanan pangan sekaligus meredakan impor bawang putih di Indonesia. “Kenaikan harga pada minggu ke I dan II Mei lalu menunjukkan adanya impor tidak menjamin harga lebih murah. Perlu dilakukan upaya tegas dari pemerintah untuk mengaturnya,” jelas Mentan. Daerah lain juga akan mendukung terwujudnya swasembada bawang putih. “Bila satu kabupaten saja dapat memenuhi 10.000 ha kebutuhan lahan, maka ditambah dengan kabupaten lain target sudah bisa terpenuhi,” jelas Mentan. Perlu dilakukan terobosan dalam sektor perbenihan, sehingga tahun 2018 benih-benih bersertifikat dan Jabal (jaringan benih antar lapang) siap untuk pengembangan kawasan bawang putih. (Diolah dari berbagai sumber oleh Nunik R

Strategi Duo Dandim untuk Pangan  

(Reading time: 2 - 3 minutes)

“Kita akan buat majalah pertanian. Mohon dibantu isi, ide, dan pengembangannya,” kata Komandan Kodim Donggala-Parimo/1306, Letkol (Kav) I Gede Masa, S.IP kepada Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr sesaat setelah keduanya berpelukan di Markas Kodim Donggala-Parimo di Palu, pekan lalu.

Langkah Komandan Kodim Donggala-Parimo itu terobosan untuk meningkatkan kualitas personil TNI yang mendapat tugas bersinergi dengan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan Bangsa Indonesia. “Dengan membaca majalah pertanian, wawasan dan pengetahuan personil TNI tentang pertanian dapat bertambah,” kata Gede.

Majalah pertanian juga dapat menjadi ruang apresiasi bagi para personil TNI yang berhasil menggerakkan pertanian di wilayah tugasnya. “Para pejuang Upsus (Upaya Khusus) dan Sergab (Serap Gabah) yang berhasil dapat diliput untuk menyuntik semangat rekan-rekannya,” kata Gede. Menurut Gede, majalah tersebut juga akan menghadirkan wawancara tokoh-tokoh—pemerintah, swasta, maupun masyarakat—yang turut berjuang memajukan swasembada pangan di wilayah Sulawesi Tengah.

Semakin hari langkah TNI bersinergi dengan Kementerian Pertanian memang semakin mantap. “Dari tahun pertama dan tahun kedua kita saling mengevaluasi kelemahan, lalu memperbaikinya agar lebih baik,” kata Gede. Menurut Gede, kini berbagai program yang ditugaskan selalu dipastikan lokasi yang tepat dengan titik koordinatnya agar tidak meleset. Sebut saja program cetak sawah dan embung harus benar-benar dipastikan dekat dan terjangkau dengan sumber air.

Bukan hanya Komandan Kodim Donggala-Parimo saja yang semangat bersinergi dengan Kementerian Pertanian. Komandan Kodim Buol-Tolitoli/1305, Letkol (Kav) Anker Widianto, juga menyambut baik upaya Kementerian Pertanian meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Buol-Tolitoli melalui program Upsus. “Kita manfaatkan data satelit seoptimal mungkin. Kami siap mencetak data satelit tersebut pada banner yang dipasang di wilayah tugas para Babinsa,” kata Anker.

Menurut Anker, wilayah Buol-Tolitoli tak seperti wilayah di Pulau Jawa yang dengan mudah mengakses internet sehingga memanfaatkan data satelit—yang umumnya membutuhkan kuota data tinggi—melalui  android dan komputer jinjing di Buol-Tolitoli masih sulit. “Banyak wilayah tak mendapat sinyal. Pencetakan di banner menjadi solusi biar aparat TNI dan dinas pertanian dapat mengetahui potensi Luas Tambah Tanam (LTT) setiap bulan di wilayah masing-masing. Aparat TNI juga dapat memverifikasi langsung di lapangan,” kata Anker.

Upaya verifikasi langsung di lapangan, menurut Anker, dapat menjadi bagian dari updating peta sawah eksisting yang dikeluarkan Kementan. “Bila ada kesalahan sekalian dikoreksi agar peta sawah terus terbarukan,” kata Anker.  Sebagai langkah awal, peta lay out eksisting sawah di Kabupaten Buol-Tolitoli akan disiapkan oleh Estiyanto Sri Nugroho, SP dari Balai Besar Penelitian Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor, yang kini ditugaskan di Dinas Pertanian Tolitoli. Berikutnya updating akan dilakukan oleh personil TNI dan Distan Tolitoli serta Distan Buol.

Menurut Dedi, duet personil TNI dengan Kementan dan Distan merupakan prasyarat yang mutlak dipenuhi agar mimpi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan di tanah air tercapai. “Kita jangan sampai seperti Uni Soviet yang hancur berantakan gara-gara ketahanan pangannya lemah. Padahal dulunya mereka negara adidaya. Tugas kita bersama mewujudkan kedaulatan pangan,” kata Dedi. (Destika Cahyana)

Rini Suwandi: Perhutani Wajib Kembangkan 10 Komoditas Pertanian

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Menteri Negara BUMN, Dr. Rini Suwandi, meminta Perhutani mengembangkan 10 komoditas pertanian strategis di areal penguasaan Perhutani di Banten, Jabar, Jateng, dan Jatim. Rini juga menugaskan lembaga keuangan perbankan mengucurkan kredit untuk sektor pertanian dengan skema khusus. Hal tersebut terungkap pada rapat bersama Rini dengan Badan Litbang Pertanian, Perhutani, dan kalangan perbankan di Kantor BNI Pusat, Jum’at (28/4), pekan lalu sore.

“Saya sudah minta Balitbang Pertanian untuk memetakan kesesuaian lahan kawasan perhutani agar komoditas yang ditanam tidak keliru,” kata Rini kepada para petinggi Perhutani. Komoditas tersebut antara lain padi,  jagung, kedelai, cabai, bawang merah, kakao, dan kopi. Menurut Rini sebagai model maka areal Perhutani yang akan ditanami di Cibaliung, Banten; Garut Selatan, Jabar; dan Pemalang, Jateng.

Rini juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar misskoordinasi penguasaan dan status lahan yang sebelumnya kerap terjadi dan menjadi kendala pengembangan areal pertanian baru dapat dihindari. “Kita segera buat tim kecil agar koordinasi KLH, Kementan, Perhutani, dan Perbankan terus berlanjut sampai tahap eksekusi,” kata Rini. Langkah Perhutani menanam komoditas pertanian tersebut untuk mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo mewujudkan kedaulatan pangan pada level negara.

Badan Litbang Pertanian menyambut baik tawaran tersebut dan akan segera mengirimkan anggota tim dari tingkat pusat dan level provinsi. Menurut Dr. M. Syakir, tim pada level provinsi yaitu BPTP Balitbangtan juga siap mendampingi proses pengembangan sektor pertanian di areal Perhutani dan menyiapkan benih unggul. “Saat ini yang sudah kami lakukan pemberian ribuan benih cabai kepada semua pihak yang mau tanam cabai,” kata Syakir.

Pada kesempatan itu Balitbangtan juga menyerahkan  Atlas Peta Kesesuaian Lahan, Peta Arahan Komoditas, dan Rekomendasi Pengelolaan Lahan komoditas strategis pertanian untuk 236 kabupaten/kota di Indonesia. “Dengan peta ini titik-titik koordinat yang sesuai untuk beberapa komoditas pertanian sudah diketahui. Ini sebagai dasar kita untuk memilih komoditas yang paling menguntungkan tetapi juga tidak merusak lingkungan,” kata Rini.

Musababnya, menurut Rini, seringkali peta-peta skala kasar sebelumnya merekomendasi tanaman pada areal tertentu, tetapi saat dicek ke lokasi berada di daerah berlereng curam sehingga berbahaya untuk lingkungan. Menanggapi hal tersebut, menurut Syakir, peta kesesuaian lahan yang diserahkan Balitbang Pertanian telah mengeluarkan areal berlereng curam karena tidak sesuai untuk pengembangan pertanian. (Destika Cahyana)