JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Info Terkini

Bawang Putih akan Dikembangkan di Logandeng

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Mahalnya harga bawang putih beberapa waktu lalu membuat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul memutar otak. Rencananya varietas bawang putih akan dikembangkan di Gunungkidul agar dapat mencukupi kebutuhan dan tidak terpengaruh dengan kenaikkan harga.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Bambang Wisnu Broto Kebutuhan akan bawang putih di Kabupaten Gunungkidul masih bergantung pasokan dari daerah lain. Hal ini berakibat sering terjadinya lonjakan harga jika terjadi kelangkaan.

Untuk itu pihaknya berencana mengembangkan komoditas bawang putih di Gunungkidul. “Kami baru mencari varietas yang cocok, untuk bawang putih yang dapat ditanam di sini. Lokasinya ada di Desa Logandeng, yang dulu sempat menjadi pusat bawang putih,” ujarnya, Minggu  (9/7/2017).

Menurutnya Logandeng dipilih karena lokasinya cocok untuk pengembangan bawang putih. Ia pun kini tengah menjalin kerja sama dengan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) DIY, untuk mencari varietas yang cocok untuk ditanam.

Dia bercerita, bawang putih pernah ada dan ditanam di Gunungkidul pada tahun 1990 lalu. Namun lahannya terbatas, jumlah petani yang menanam sedikit. Dan kini pun sudah tak bersisa lagi.

Sedikitnya petani yang menanam bawang putih ini dikarenakan lahan yang ada di Gunungkidul tidak cocok untuk pertumbuhan bawang. Pasalnya bawang putih membutuhkan lokasi yang tinggi dan ketersediaan air yang melimpah. Data tersebut berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk pengembangan Bawang Putih yang dilakukan oleh  Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP).

Akibatnya tidak ada pasokan bawang putih dari Gunungkidul sendiri. Sehingga membuat harga komoditas ini melonjak tinggi pada waktu – waktu tertentu, seperti saat momen lebaran lalu.

“Kami masih bergantung dari daerah lain seperti Brebes, Pemalang, Wonosobo, Boyolali dan Karanganyar. Di sini tidak ada yang menanamnya. Sehingga sangat mungkin terjadi kelangkaan dan lonjakan harga bawang putih,” ujar Bambang.

 

 

Menakar Model Pertanian Korporasi

(Reading time: 3 - 5 minutes)

Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia pada 31 Maret 2017 di Semarang, Jawa Tengah, telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kebijakan pangan untuk mengoptimalkan pengelolaan pangan yang terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan.

Salah satu rekomendasi tersebut adalah mendorong peningkatan produksi dan pasokan pangan melalui penerapan korporasi atau pertanian korporasi (cooperative farming) dan pembentukan badan usaha milik petani (BUMP).

Penerapan pertanian korporasi yang nantinya dikelola oleh BUMP diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha tani.   Lahan-lahan sempit (0,25 hektar) yang dimiliki petani akan disatukan jadi hamparan lahan pertanian yang lebih luas (di atas 50 ha) melalui suatu perjanjian kerja sama yang pengelolaannya  kemudian diserahkan ke BUMP.  Dengan hamparan usaha tani yang relatif luas diyakini akan memudahkan penerapan sistem pertanian modern dan penggunaan mesin-mesin pertanian: mulai dari pengolahan tanah, tanam hingga panen.  Selain itu, BUMP dapat dengan mudah mendapatkan akses pendanaan dari bank-bank komersial.

Konsep yang ditawarkan pemerintah tersebut terlihat sangat menjanjikan dan dapat mengangkat daya saing produk-produk pertanian Indonesia, khususnya beras, jagung, dan kedelai. Produktivitas usaha tani akan meningkat signifikan dan pada gilirannya akan mengurangi besaran subsidi input usaha tani yang harus disediakan oleh pemerintah. 

Meski demikian, konsep tersebut akan menjadi bumerang jika tak dilaksanakan secara tepat dan benar.  Tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan petani justru dapat berbalik lebih menyengsarakan petani kecil, dan yang mengambil keuntungan besar adalah pemilik modal.

Pengalaman Brasil

Model pertanian korporasi berhasil dikembangkan Pemerintah Brasil sejak pertengahan 1960-an.  Program modernisasi pertanian skala luas yang berpusat di kawasan Cerrado, Brasil, telah berhasil mengubah hutan sabana menjadi ladang pertanian modern penghasil utama jagung, kedelai, dan tebu.

Pada akhir 1960-an, Brasil belum ada dalam peta sebagai eksportir kedelai dan jagung dunia. Akan tetapi, sejak 2007 telah menjadi negara pengekspor utama dunia untuk kedelai dan jagung.  Bahkan pada 2015, Brasil berhasil melampaui nilai ekspor kedelai Amerika Serikat, dengan nilai ekspor  21 miliar dollar AS, yang berarti menguasai 41 persen pangsa pasar kedelai dunia.

Pada 2017, Brasil menargetkan peningkatan produksi kedelai menjadi 102 juta ton dari lahan pertanaman kedelai seluas 33,3 juta ha.  Sementara nilai ekspor jagung Brasil pada 2015 sebesar 5 miliar dollar AS, merupakan kedua terbesar setelah AS sebesar 8,7 miliar dolar AS.

Pengembangan kawasan pertanian di Cerrado diawali dengan mengundang investor dari luar negeri untuk menanamkan modal di kawasan tersebut.  Respons investor sangat besar karena didukung perubahan  regulasi yang memudahkan investor luar negeri, baik badan usaha maupun individu,  mengakuisisi lahan tanpa batasan luas.

Pada 1992, sekitar 2,6 juta ha lahan telah dikuasai oleh investor luar negeri yang umumnya datang dari Portugal, Jepang, Italia, Lebanon, Spanyol, Jerman, dan Belanda.  Lima belas tahun kemudian meningkat menjadi 5,6 juta ha.   Pada saat ini, sekitar 44 persen dari 200 juta ha total luas kawasan Cerrado telah disulap menjadi kawasan pertanian modern.   Wilayah pengembangan pertanian berpusat di Provinsi Mato Grosso, Goias, Sao Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, dan Bahia.

Pada kenyataannya, pengembangan lahan pertanian skala luas di Cerrado oleh investor bermodal kuat tidak secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang umumnya petani.  Penguasaan lahan besar-besaran oleh pengusaha besar melalui sistem akuisisi lahan telah meminggirkan masyarakat setempat dari lahan yang sebelumnya mereka garap.

Ketersediaan lapangan kerja pun tak berbanding lurus dengan berkembangnya areal pertanian.  Modernisasi pertanian dengan menerapkan sistem pertanian monokultur kedelai dan jagung hanya menyediakan 0,5 lapangan kerja per ha,  jauh lebih kecil dibandingkan dengan 35 lapangan kerja per ha pada sistem pertanian konvensional atau keluarga. 

Keterlibatan petani lokal sangat terbatas dan penggunaan tenaga kerja manusia sangat minim karena hampir semua tahapan usaha tani menggunakan alat dan mesin pertanian. Model ini cenderung menggunakan pola usaha tani monokultur dibandingkan dengan mengusahakan dua atau lebih komoditas. Akibatnya, banyak warga Cerrado yang tak memiliki keahlian tersingkir dan terpaksa pindah ke perkotaan, bekerja apa adanya, dengan risiko meningkatnya angka kriminalitas di kota-kota besar Brasil.

Alternatif model

Belajar dari pengalaman Brasil dalam pengembangan lahan pertanian modern di Cerrado melalui penguasaan lahan oleh pengusaha besar, tampaknya perlu dipertimbangkan implementasinya di Indonesia.  Penerapan model Cerrado ini akan berhadapan dengan isu akuisisi lahan oleh investor yang mengalihkan kepemilikan lahan komunal menjadi lahan milik investor.

Bagi masyarakat, lahan merupakan tempat interaksi sosial, mencari nafkah dan memenuhi kehidupan sehari-hari, dan juga tempat keramat keluarga. Hilangnya hak atas tanah diartikan sebagai hilangnya identitas keluarga dan identitas suku.

Model pertanian kooperatif dapat menjadi pilihan yang lebih baik.  Dalam model ini dibentuk kelembagaan kerja sama ekonomi sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi lahan menjadi satu hamparan, tetapi dengan tetap menjamin kepemilikan lahan masing-masing petani.   Model ini dapat dicapai efisiensi usaha, standardisasi mutu, dan efektivitas serta efisiensi manajemen pemanfaatan sumber daya secara maksimal.

Penyatuan lahan petani yang sempit dalam satu manajemen yang mencapai skala ekonomi (50-100 ha) memberikan peluang pengelolaannya dapat menggunakan mesin pertanian. Pemangku kepentingan yang terlibat adalah petani sebagai pemegang saham sekaligus pekerja yang digaji, pengusaha yang menyediakan modal usaha, dan pemerintah sebagai penyedia infrastruktur pendukung. Model ini telah diuji coba Departemen Pertanian pada tahun 2000 di Jawa Barat, Jawa Tengah,  Jawa Timur, dan sejumlah lokasi lainnya di luar Jawa pada tanaman padi sawah dengan hasil yang cukup baik.

Model lainnya adalah usaha tani kolektif yang lebih menekankan pada pembentukan manajemen bersama tanpa adanya konsolidasi fisik lahan.  Dalam model ini, petani membentuk badan usaha bersama, di mana petani bertindak sebagai pemilik sekaligus pekerja pada lahannya masing-masing.  Badan usaha bertindak mewakili anggotanya dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam hal penyediaan modal usaha, sarana dan prasarana produksi, pasca- panen, dan pemasaran. 

Pada akhirnya, model mana pun yang dipilih dalam mengimplementasikan rekomendasi kebijakan pangan, targetnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, pemerataan pembangunan, dan mencegah makin lebarnya ketimpangan struktur penguasaan lahan.  Keberpihakan tetap pada pemberdayaan petani kecil untuk meningkatkan posisi tawar dalam era persaingan pasar bebas.(Achmad Rachman)

Pertanian Indonesia Masuk Peringkat 25 Besar Dunia

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Hasil riset Food Sustainability Index (FSI) 2017 pada bidang pertanian sangat menggembirakan, Indonesia masuk peringkat 25 besar dunia, sebagai satu-satunya negara ASEAN yang disurvei serta hasilnya mengalahkan negara besar lainnya. Ini prestasi luar biasa di bidang pertanian setelah sebelumnya Juni 2016 lembaga riset EIU juga merilis bahwa Indonesia peringkat 71 dari 133 negara dengan peningkatan terbesar di dunia dengan skor 2,7 pada Global Food Security Index (GFSI).

Riset tersebut dilakukan oleh The Economist Intelligent Unit (EIU) dan Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN) Foundation yang merilis Indeks Keberlanjutan Pangan atau Food Sustainability Index (FSI) yang diumumkan pada Desember 2016 melalui situs resminya http://foodsustainability.eiu.com/country-ranking/.

Riset  FSI disusun dari 58 indiaktor mencakup empat aspek yakni: secara keseluruhan (overall), pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), kehilangan/susut pangan dan limbah (food loss and waste) serta aspek gizi (nutritional challenges).

Secara keseluruhan (overall), Indonesia berada di peringkat 21 dengan skor 50,77 setelah Brasil serta mengalahkan Uni Emirat Arab, Mesir, Arab Saudi, dan India.

Untuk sustainable agriculture, Indonesia bercokol di rangking 16 (skor 53,87) setelah Argentina serta mengalahkan Cina, Ethiopia, Amerika Serikat, Nigeria, Arab Saudi, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan India. Indonesia mendapat skor tinggi pada ketersediaan sumberdaya air yang melimpah, rendahnya dampak lingkungan sektor pertanian pada lahan, keanekaragaman hayati lingkungan, produktivitas lahan, serta mitigasi perubahan iklim.

Sementara itu, dari aspek food loss and waste, Indonesia bertengger di peringkat 24 (skor 32,53) setelah Uni Emirat Arab dan mengalahkan Arab Saudi. Pada aspek ini Indonesia termasuk dalam kategori sedang dalam upaya mengatasi masalah kehilangan makanan (food loss).

Selanjutnya aspek nutritional challeges, Indonesia masuk peringkat 18 (skor 56,79) setelah Brasil serta berada di atas Turki, Rusia, Mesir, Meksiko, Afrika Selatan, Nigeria, dan India. Pada kategori ini Indonesia dipandang mampu mengatasi masalah defisiensi micronutrient, prevalensi kelebihan gizi, kurang gizi, kelebihan gula, serta mampu membeli makanan segar.

Peneliti senior INDEF Sugiyono, mengatakan “saya apresiasi hasil riset EIU. Faktanya memang pada era Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini banyak terobosan dan hasilnya menakjubkan.  “Ini bisa dilihat kasat mata pada saat Ramadhan dan Idul Fitri kemarin pasokan melimpah dan harga stabil, dulu-dulu setiap hari raya lebaran harga pangan bergolak”.

Lebih lanjut Sugiyono menyatakan prestasi selanjutnya dapat dilihat data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa sektor pertanian pada Triwulan-I 2017 tumbuh pesat 15,59 persen. Pertumbuhan ini terutama ditopang dari subsektor tanaman pangan yang naik 92,77 persen. 

Dengan adanya hasil tersebut Menteri pertanian Andi Amran Sulaiman berharap ke depan Indonesia menjadi 10 negara terbesar  dunia di bidang pangan. (Laela Rahmi)

Duet Sawit-Sapi Masa Depan Industri Perkebunan

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Masa depan pertanian Indonesia terletak pada duet budidaya tanaman dengan ternak. Demikian diungkapkan oleh Husnain, peneliti dari Balai Penelitian Tanah, Bogor, dalam Jurnal Sumberdaya Lahan Vo. 9 No.1 Tahun 2015. Pada sektor perkebunan duet tersebut dapat diterapkan pada integrasi sawit dengan sapi. Hal tersebut karena Indonesia berada di puncak bersama Malaysia menguasai pasar sawit dunia.

Sistem integrasi tanaman ternak ini dinilai sangat adaptif terhadap perubahan iklim karena dapat meningkatkan efisiensi faktor produksi yang semakin langka. Wahyuni et al (2012) mengatakan, integrasi tanaman ternak juga bersifat mitigatif terhadap emisi gas rumah kaca karena kompos dari sistem ini terbukti menghasilkan emisi gas metan yang rendah.

Limbah dari setiap tahapan produksi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan bahan organik. Limbah ternak sapi berupa urin dan kotoran padat dapat digunakan sebagai sumber amelioran tanah sebagai sumber karbon (C), nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K). Hasil penelitian menunjukkan kandungan hara 1 ton kompos setara dengan 19,2 kg Urea, 10,86 TSP, dan 92,52 KCL dan dapat mensubstitusi pupuk anorganik setara lima pokok pohon kelapa sawit.

Petani kecil memanfaatkan pelepah sawit dan daun sawit sebagai pakan sapi yang sebagian sisanya kemudian dikembalikan sebagai bahan organik untuk tanah. Limbah padat dari sapi juga dapat dimanfaatkan untuk biogas guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kelompok kecil. “Kompos yang berasal dari limbah biogas juga dapat kembali dibenamkan ke dalam tanah dan menjadi sumber amelioran tanah,” ungkap Husnain.

Sistem integrasi sawit-sapi dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja untuk pengelolaan limbah industri perkebunan kelapa sawit dan biogas dari kotoran ternak. Selain itu apabila sistem ini berjalan dengan baik maka diyakini dapat memperbaiki kondisi lingkungan sebagai penyumbang bahan organik dan mengurangi pencemaran lingkungan.

Pengembangan sektor pertanian melalui biodiversitas usaha tani diyakini dapat menjadi peluang membangkitkan perekonomian nasional. Kementerian Pertanian merekomendasikan konsep pertanian bioindustri di mana lahan pertanian tidak hanya dapat menghasilkan pangan tetapi juga produk turunan lainnya dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle.

Sementara di sisi lain kebutuhan konsumsi sapi nasional yang terus meningkat dan industri kelapa sawit yang telah mapan sudah menjadi modal yang kuat untuk mengembangkan skema ini baik oleh petani kecil maupun perusahaan swasta,” ungkap Husnain. Selain itu, Direktorat Jenderal Produksi dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah merancang percepatan peningkatan populasi sapi potong melalui sistem ini. (Nunik Rachmadianti)

Teknik CT Scan untuk Diagnosa Tanah

(Reading time: 1 - 2 minutes)

Kini teknologi CT Scan tak hanya digunakan untuk memeriksa otak manusia atau mengecek keamanan barang, tetapi juga digunakan untuk meneliti tanah. CT Scan dapat digunakan untuk menentukan sifat fisik tanah seperti jumlah ruang pori, ukuran pori, hingga tingkat kerapatannya. CT Scan juga dapat dipakai untuk memonitor pola pergerakan akar di dalam tanah.

Tanah sebagai media tumbuh tanaman memiliki peran penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman, khususnya tanaman pangan yang saat ini gencar ditingkatkan produksinya agar mampu berswasembada.

Menurut Dr. Achmad Rachman, peneliti dari Balai Penelitian Tanah, BBSDLP, salah satu sifat tanah yang berhubungan erat sebagai dasar pertimbangan untuk pengelolaan lahan adalah jumlah pori tanah dan ukuran pori tanah. Parameter keduanya berperan penting untuk menduga pola perkembangan akar dan pola pergerakan air.

Sayang, menurut Rachman, teknologi yang ada saat ini untuk mengukurnya sering merusak objek tanah. “Dibutuhkan tekinologi yang cepat dan akurat untuk mengukur variabilitas pori tanah yang tinggi pada skala keruangan (spatial) maupun waktu (temporal) tanpa merusak obyek” ujar Rachman.

Menurut Jury et al (1991) metode yang umum digunakan dalam mengukur porositas tanah adalah dengan memprediksi dari kurva karakteristik air tanah, tensiometer, dan bobot isi tanah. “Namun metode tersebut hanya dapat menentukan distribusi ukuran pori dan volume total pori saja, tetapi tidak dapat menentukan secara spesifik lokasi, ukuran dan pola keruangan pori di dalam tanahnya” ujar Rachman.

Beruntung saat ini metode X-ray computed tomography (CT) scan yang digunakan dalam dunia kedokteran untuk mendiagnosa penyakit pasien dapat menjawab tantangan tersebut. “Kini teknik CT scan untuk penelitian tanah telah banyak dilakukan dan menujukkan hasil yang sangat baik.”

Ternyata metode CT scan ini dapat secara tepat mendeteksi pori tanah dan kerapatannya serta mampu mengkuantifikasikan diameter pori sampai ukuran sekecil 0.15 mm. Mekanisme kerjanya yaitu dengan menerapkan pemanfaatan sinar X (X-rays) yang dikembangkan sebagai alat bantu kedokteran untuk mendiagnosa penyakit pasien pada tanah.

Dengan metode tersebut bagian dalam tanah dapat terlihat dari bayangan yang terekam pada film. Pada teknik ini, tabung X-ray berputar mengelilingi obyek yang discan sehingga penampakan tanah semakin jelas tanpa memegang struktur tanah yang dapat menimbulkan kerusakan fisik.

Sebagai informasi teknologi X-rays ini pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Conrad Roentgen pada tahun 1895. (Laela Rahmi)