JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

PPID

 

Kebijakan Strategi

Untuk menjaga kontinuitas dan konsistensi program BBSDLP, sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai diperlukan Renstra yang terdiri dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program untuk dilaksanakan dalam periode tertentu.

 

 

Unit Pelayanan Publik

Unit Pelayanan Publik BBSDLP merupakan unit kerja non struktural yang melakukan kegiatan penyelengaraan pelayanan publik dilingkungan BBSDLP. Tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya

 

 

Lakin

Laporan Kinerja (LAKIN) sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBSDLP merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BBSDLP dalam mendukung pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Panduan Penyusunan LAKIP dan Permen PAN-RB No. 29/2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP.

 

 

DIPA

Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN).

 

 

Laporan Tahunan

Laporan tahunan BBSDLP merupakan laporan kegiatan BBSDLP selama satu tahun kegiatan yang mencakup kegiatan satuan kerja (Satker) lingkup BBSDLP.


 

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BBSDLP merupakan laporan keuangan BBSDLP Audited

 

   

Indek Kepuasan Masyarakat

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan, dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik.

Data indeks yang diperoleh akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap Unit Pelayanan untuk meningkatkan pelayanan

 

 

(Reading time: 1 minute)

Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN).  

 

(Reading time: 1 minute)

 

Unit Pelayanan Publik BBSDLP merupakan unit kerja non struktural yang melakukan kegiatan penyelengaraan pelayanan publik dilingkungan BBSDLP. Tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.  

 

(Reading time: 1 minute)

 

Laporan Kinerja (LAKIN) sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBSDLP merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BBSDLP dalam mendukung pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Panduan Penyusunan LAKIP dan Permen PAN-RB No. 29/2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP.

 

LAKIP 2014 BBSDLP

LAKIP 2013 BBSDLP

LAKIP 2012 BBSDLP

LAKIP 2011 BBSDLP

LAKIP 2010 BBSDLP

 
(Reading time: 1 - 2 minutes)
 

Kebijakan Strategi

Untuk menjaga kontinuitas dan konsistensi program litbang, sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai diperlukan Renstra yang terdiri dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program untuk dilaksanakan dalam periode tertentu.

 

 

Unit Pelayanan Publik

Unit Pelayanan Publik BBSDLP merupakan unit kerja non struktural yang melakukan kegiatan penyelengaraan pelayanan publik dilingkungan BBSDLP. Tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya

 

 

Lakin

Laporan Kinerja (LAKIN) sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBSDLP merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BBSDLP dalam mendukung pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Panduan Penyusunan LAKIP dan Permen PAN-RB No. 29/2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP.

 

 

DIPA

Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN).

 

 

Laporan Tahunan

Laporan tahunan BBSDLP merupakan laporan kegiatan Balitbangtan selama satu tahun kegiatan yang mencakup kegiatan satuan kerja (Satker) lingkup BBSDLP.


 

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BBSDLP merupakan laporan keuangan BBSDLP Audited

 

   

Indek Kepuasan Masyarakat

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan, dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik.

Data indeks yang diperoleh akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap Unit Pelayanan untuk meningkatkan pelayanan

 

 

Subcategories

Subcategories